Pemerintah Susun Aturan Baru soal Makan Bergizi Free of charge, Ada Apa?
Jakarta, CNN Indonesia –
Pemerintah tengah merancang aturan baru terkait program makan bergizi gratis (MBG) untuk memastikan koordinasi yang lebih efektif antar kementerian dan lembaga.
Zulkifli Hasan Alias Zulhas Menteri Koordinator Hasan Zulhas mengatakan aturan tersebut akan diatur untuk mengatur peran masing-masing dalam implementasi program skala besar ini.
“Baru saja kami rapat koordinasi mengenai makan bergizi free of charge. Persiapan sudah hampir dua bulan ini, diperkirakan Maret akan dilaksanakan. Mungkin according to bulan bisa menyerap anggaran Rp1 triliun-Rp2 triliun,” ujar dia dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Menurutnya, program MBG membutuhkan kesiapan rantai pasok yang matang karena cakupannya luas dan kebutuhan pangan tiap daerah berbeda-beda.
“Di Jawa tentu akan berbeda dengan Sumatera. Sumatera juga tentu akan beda dengan Indonesia Timur. Oleh karena itu, kita perlu persiapan dan ketersediaan bahan-bahannya,” tambahnya.
Selain itu, ia menegaskan program ini melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, kementerian terkait, serta sektor perdagangan dan logistik. Oleh karena itu, lanjutnya, aturan khusus perlu disusun untuk memastikan kelancaran koordinasi dan implementasi.
“Diharapkan pemerintah daerah, kementerian terkait, tentu Badan Gizi Nasional (BGN) kan enggak bisa sendiri. Perlu semua kerja sama, termasuk tadi suplai bahan-bahannya, kemudian juga ada yang antar pelabuhan, antar daerah perdagangannya, dan seterusnya,” jelasnya.
Aturan tersebut nantinya akan dirumuskan bersama dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).
“Oleh karena itu perlu satu aturan tadi kita sepakati, yang akan dirumuskan nanti bareng-bareng. Apakah dalam bentuk Inpres atau Perpres nanti, sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang sudah diatur,” kata Zulhas.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari program ini. Hal itu mengingat besarnya skala distribusi makanan yang akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat.
“Tentu juga akan ada isu-isu lingkungan. Oleh karena itu, sekaligus ini harus dipersiapkan dengan baik agar dampak lingkungan juga tidak terjadi,” tutur dia lebih lanjut.
(AGT/PART)