Apa di Balik Polisi Turun Tangan Awasi Ketat Penggilingan Padi RI?
Jakarta, CNN Indonesia –
Presiden RI Prabowo Subianto punya mimpi membawa Indonesia swasembada pangan dengan secepat-cepatnya. Menurutnya, kesejahteraan petani menjadi hal yang penting untuk mencapai goal tersebut.
Prabowo menekankan tak boleh ada sistem kapitalis bebas dalam urusan pangan Indonesia. Meski, Prabowo paham para pengusaha tetap berupaya mendulang cuan.
Jalan tengah yang diambil Prabowo adalah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP). Skema ini diklaim membuat pengusaha, petani, dan konsumen sama-sama untung.
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan HPP untuk setiap pembelian GKP adalah Rp6.500 in line with kg. Harga tersebut berlaku mulai 15 Januari 2025.
Dengan kata lain, pabrik harus membeli gabah petani di harga Rp6.500 in line with kg agar berasnya diserap Perum Bulog seharga Rp12 ribu setiap kilogram. Jika tidak, Bulog yang akan langsung membeli gabah kering ke petani dan tidak bakal menyerap beras pengusaha.
Presiden Prabowo Subianto bahkan terang-terangan mengancam menutup penggilingan padi yang masih membeli GKP di bawah Rp6.500 in line with kg.
“Pemerintah Indonesia sudah menetapkan harga gabah yang dibeli dari petani adalah Rp6.500 (in line with kg), saya ulangi, Rp6.500. Saya tidak main-main, ini masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak bisa untung seenaknya,” tegasnya di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (3/2).
“Dan kalau tidak mau, kita tutup saja, enggak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih, negara akan ambil alih penggilingan padi. Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak!” ujar Prabowo.
Sang Kepala Negara tak mau menerima alasan apa pun dari penggilingan padi. Ia ingin para pengusaha patuh terhadap aturan HPP yang sudah diputuskan.
Prabowo mengatakan masalah pangan adalah hidup dan mati sebuah negara. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak bekerja sama membawa Indonesia swasembada pangan.
“Jangan korbankan petani dengan alasan kadar air lah, kualitas lah. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya dikorbankan. Kali ini pemerintah akan bertindak,” ucap Prabowo.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta keterlibatan Polri. Amran ingin Kabareskrim Polri mengawal proses penyerapan gabah sesuai HPP senilai Rp6.500 in line with kg.
Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada menegaskan siap mendukung percepatan swasembada pangan, sesuai arahan Presiden Prabowo. Polisi pun kini sudah melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan harga dan distribusi beras.
Selain itu, ia menginstruksikan jajaran Direktorat Tindak Pidana Khusus (Ditkrimsus) untuk melakukan pengawasan harian. Langkah ini ditempuh demi memastikan seluruh penggilingan padi mematuhi ketentuan HPP.
“Polri sudah melakukan pemantauan. Banyak permasalahan terkait beras yang kami tangani. Kami akan terus menekan dan memastikan penggilingan padi tetap berkomitmen sesuai HPP,” jelas Wahyu dalam keterangan resmi, Sabtu (15/2).
Kolaborasi Kementerian Pertanian dan Polri dalam urusan pangan bukan yang pertama. Sebelumnya, Mentan Amran membongkar 27 mafia pupuk yang merugikan petani Rp3,23 triliun serta berpotensi bikin negara rugi Rp316 miliar. Kasus mafia pupuk itu lalu diusut tuntas bersama pihak berwenang.
(SKT / WIW)