Menerawang Dampak Pemangkasan Rp306 Triliun pada Pertumbuhan Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto tengah menginstruksikan efisiensi anggaran negara.
Ketentuan soal efisiensi anggaran diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN. Tidak tanggung-tanggung, penghematan tembus Rp306,69 triliun.
Dua pos utama yang disasar Presiden Prabowo dalam penghematan ini adalah pemangkasan belanja Ok/L sebesar Rp256,1 triliun. Kemudian, pemotongan alokasi dana switch ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui Presiden Prabowo Subianto harus menghemat Rp306 triliun demi pelbagai program, di antaranya adalah makan bergizi free of charge atau dikenal sebagai MBG.
“Presiden (Prabowo) menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung, seperti Makan Bergizi Free of charge,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).
Pemangkasan anggaran ini pun berimbas ke nasib para pekerja di kementerian/lembaga. Misalnya di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan anggaran kementeriannya dipangkas Rp 722,73 miliar yang mencakup berbagai pos belanja termasuk honorarium pendamping desa.
Namun, Yandri tetap memastikan agar honor pendamping desa ini tetap aman alias bisa dibayarkan untuk setahun penuh. Sehingga para pendamping desa tidak perlu khawatir meski saat ini anggaran pembayaran baru mencakup 10 bulan.
“Pos belanja lainnya dilakukan efisiensi yang memenuhi penghematan anggaran sebesar Rp722.731.521.000 termasuk dari belanja honorarium pendamping. Jadi ini Pak Ketua, pendamping bisa digaji 10 bulan,” ucapnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, seperti dikutip dari detikfinance.
Sementara itu, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengaku kekurangan dana Rp50 miliar untuk gaji pegawai imbas pemangkasan anggaran dalam rangka efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan kementeriannya memiliki pagu awal Rp122,4 miliar. Setelah pemotongan, anggaran Kementrans tersisa Rp43,16 miliar.
“Kekurangan gaji pegawai kami sejumlah Rp50 miliar akan diusulkan ke bendahara umum negara sesuai arahan Menteri Keuangan,” ujar Iftitah pada rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
Tak hanya itu, 18 ribu orang pegawai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga dikabarkan dirumahkan. Kabar itu viral di media sosial usai anggaran Kementerian PU dipotong 80 persen atau setara Rp81,38 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pegawai yang dirumahkan itu adalah pegawai kontrak. Sejauh ini belum bisa dilakukan perpanjangan kontrak lantaran anggaran.
“Habis kontrak. Subsequent kontraknya belum. Kita belum bisa subsequent kontrak karena kan anggarannya masih ditinjau ulang,” kata Dody saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2).
Dody mengatakan pembaruan kontrak baru bisa dilakukan setelah pemblokiran selesai. Namun, dia tak memberi tahu kapan pemblokiran akan dibuka.
“Harapannya mudah-mudahan dalam waktu secepat-cepatnya segera dibuka dan juga langsung penutupan,” ujar Dody.
Lantas bagaimana dampak pemangkasan anggaran negara bagi perekonomian nasional?
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Construction of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan pemangkasan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk program prioritas lainnya memicu dampak signifikan terhadap perekonomian domestik.
Salah satu dampak langsung yang terlihat adalah peningkatan angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja ribuan tenaga honorer.
“Kondisi ini dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menghambat roda konsumsi domestik yang menjadi motor utama perekonomian Indonesia,” katanya kepada Cnnindonesia.com.
Rizal mengatakan pemotongan belanja pada sektor strategis seperti anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga dikhawatirkan dapat mengganggu pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.
Adanya efisiensi pada proyek infrastruktur, sambungnya, berpotensi mengurangi daya saing serta menurunkan kepercayaan sektor swasta dalam berinvestasi di masa depan. Akibatnya terjadi pelambatan ekonomi lebih lanjut.
Rizal mengatakan kerugian yang ditimbulkan oleh pemangkasan anggaran lainnya tidak sebanding dengan program MBG.
“Meskipun program MBG diharapkan mampu mendorong perekonomian dengan meningkatkan permintaan hasil pertanian lokal dan mendukung UMKM (ekonomi inklusif), tetapi rambatan dampak positif tersebut mungkin tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pemangkasan anggaran lainnya,” katanya.
Oleh karena itu, Rizal mengatakan diperlukan kebijakan fiskal yang lebih seimbang dan inklusif. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap pemangkasan anggaran, khususnya pada sektor-sektor produktif yang mempengaruhi tenaga kerja dan investasi.
“Solusi kebijakan yang direkomendasikan juga, perlu mengutamakan keberlanjutan ekonomi dan perlindungan kesejahteraan sosial dapat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Bersambung ke halaman berikutnya…