Kementerian PU Bantah Isu Pangkas Pegawai Usai Anggaran Disunat Rp81 T
Jakarta, CNN Indonesia –
Kementerian Pekerjaan Umum (Pu) Menentang masalah pengurangan penawaran penawaran anggaran Rp81 triliun tahun ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya manut dengan arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia berkata urusan kepegawaian tak boleh disentuh dalam efisiensi anggaran.
“Sepanjang kontraknya itu ada di belanja pegawai, Bu Menteri Keuangan bilang belanja pegawai tidak boleh diganggu,” ujar Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Zainal juga menegaskan Kementerian PU tidak menerapkan kerja dari rumah ataupun kerja dari mana saja (WFH/WFA). Dia berkata hal itu tidak bisa dilakukan di kementerian ini.
Para pegawai Kementerian PU, ucapnya, harus terus ke lapangan untuk memantau pembangunan. Setidak-tidaknya, mereka bersiaga di kantor jika dibutuhkan memantau pembangunan sewaktu-waktu.
“Saya katakan jika PU adalah Engak dapat bergabung dengan WFH, WFA, karena kami siaga(misalnya) sekarang banjir hidrometeorologis, bencana alam tiba-tiba, kalau kita suruh WFH, mereka harus datang ke lapangan gimana dong?” ujarnya.
Kementerian PU sebelumnya terdampak pemotongan anggaran dalam efisiensi. Anggaran mereka dipotong Rp81,38 triliun.
Awalnya, Kementerian PU memiliki anggaran Rp110,95 triliun untuk 2025. Setelah pemotongan anggaran, anggaran Kementerian PU tersisa Rp29,57 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo menyebut ada 10 perubahan pola kerja usai pemotongan anggaran. Sepuluh perubahan itu adalah pembatalan kegiatan fisik baru yang bersumber dari rupiah murni, pembatalan pembelian alat baru, serta penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien.
Lalu pembatasan perjalanan dinas, pengurangan belanja ATK, peniadaan kegiatan seremonial, peniadaan seminar/rapat luar jaringan, peniadaan belanja kehumasan kurang prioritas, efisiensi belanja operasional, dan efisiensi belanja nonoperasional.
(SKT/SFR)