Alasan Bandara VVIP IKN Belum Bisa Dipakai Saat 17 Agustus
Jakarta, CNN Indonesia —
Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan Bandara VVIP di IKN belum bisa digunakan saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 di sana pada 17 Agustus nanti.
Sebab, landasan pacu (runway) bandara tersebut masih kurang 300 meter. Bandara VVIP IKN seharusnya memiliki panjang 2.200 meter, tetapi belum terbangun seluruhnya.
Karena itu, Basuki menjelaskan Bandara VVIP IKN belum bisa dipergunakan untuk mendaratkan pesawat penumpang.
“Mohon maaf karena bandara kita di IKN (landasan pacunya) masih kurang 300 meter lagi untuk 2.200 meter,” katanya dikutip dari siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/8).
Basuki yang juga menteri PUPR itu menjelaskan pihaknya menargetkan 2.200 meter landasan pacu itu rampung pada 17 Agustus 2024. Namun karena faktor cuaca yang sering hujan, pembangunannya pun terganggu.
“Sampai dengan tanggal 14 nanti kira-kira yang tadinya harus 2.200 mungkin masih kurang 300. Jadi masih belum bisa didarati pesawat, tapi dengan heli sudah bisa. Sehingga alternatifnya melalui Balikpapan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkap penyelesaian pembangunan Bandara VVIP IKN akan tertunda. Padahal, bandara tersebut ditargetkan rampung pada 17 Agustus mendatang untuk naik turun penumpang peserta upacara kemerdekaan.
Lantaran progres pembangunan kemungkinan terlambat, Budi Karya mengatakan pihaknya akan menyiapkan Bandara Sepinggan di Balikpapan untuk mengalihkan ataupun membagi trafik penerbangan untuk peserta upacara hari kemerdekaan pertama di ibu kota baru.
“Tadinya mesti selesai, ini ada kemungkinan prolong. Jadi kemungkinan untuk gunakan Balikpapan itu ada, insya Allah akhir Agustus selesai,” kata dia usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Garuda di IKN, Senin (29/7), melansir detikfinance.
Menurutnya, pemerintah tak ingin terburu-buru dalam membangun infrastruktur di IKN. Pasalnya, pembangunan bandara yang diburu-buru bisa membuat konstruksinya gagal.
“Kita tidak akan melakukan suatu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal. Konstruksi, secara profesional itu akan dipertanggungjawabkan sebagai pemerintah,” sambung dia.
Menurutnya, selama dua bulan ke belakang curah hujan di IKN cukup tinggi, sehingga membuat proses konstruksi sedikit terhambat.
“Maka kami laporkan apa adanya, karena dua bulan terakhir itu kita tergantung sekali dengan (curah hujan), karena sebulan itu cuma delapan hari,” tutur Budi.
(khr/pta)