BPJS Kesehatan memboyong penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PAN-RB.

BPJS Kesehatan Raih Anugerah Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB




Jakarta, CNN Indonesia

BPJS Kesehatan kembali membuktikan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan meraih penghargaan dari Kementerian PAN-RB.

BPJS Keseharan meraih penghargaan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik untuk kategori Penyelenggara Inovasi Terbaik dari Kelompok Instansi Pembina.

Capaian ini menjadi bukti BPJS Kesehatan berhasil menghadirkan layanan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai inovasi.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN ISI

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan penghargaan ini merupakan buah hasil dari kerja keras seluruh duta BPJS Kesehatan dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Anugerah ini merupakan buah dari upaya besar yang telah dilakukan BPJS Kesehatan dalam transformasi mutu layanan kepada peserta JKN, sehingga dapat memberikan jaminan kesehatan melalui inovasi pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/10).


Menurutnya, BPJS Kesehatan senantiasa berupaya memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah melalui peningkatan kualitas layanan. Karenanya, penghargaan ini jadi motivasi tambahan untuk tak berhenti berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

“Penghargaan ini juga memotivasi kami untuk terus melakukan inovasi demi tercapainya pelayanan yang lebih baik,” ujar Ghufron.

Ghufron menjelaskan, beragam inovasi yang dihadirkan ini tak lepas dari seiring pertumbuhan jumlah kepesertaan JKN. Karena itu diperlukan langkah nyata untuk membuka akses seluas-luasnya dalam memberikan kemudahan akses bagi peserta.

Di sisi pelayanan, BPJS Kesehatan telah menghadirkan Aplikasi Cell JKN yang memiliki fitur-fitur berupa telekonsultasi, skrining riwayat kesehatan, antrean on-line, hingga fitur i-Care JKN.

Dari sisi administrasi, ada layanan administrasi non tatap muka berbasis virtual. Dalam hal ini BPJS Kesehatan menghadirkan Aplikasi Cell JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), BPJS Kesehatan Care Heart 165 hingga BPJS On-line. Bukan hanya itu, BPJS Kesehatan juga turut berpartisipasi dalam Mal Pelayanan Publik (MPP).

Menurutnya, berbagi inovasi tersebut dikembangkan berdasarkan buyer adventure, sehingga harapannya bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Kami juga berkolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, asosiasi profesi, dan para pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga peserta JKN bisa terlayani dengan kian baik dan memuaskan,” kata Ghufron.

Ghufron menjelaskan, penghargaan yang diraih ini akan dijadikan sebagai motivasi bagi BPJS Kesehatan untuk senantiasa mengembangkan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN. BPJS Kesehatan juga akan terus menujukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara.

Sementara itu Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas menyebut pemerintah terus mendorong kementerian/lembaga dalam melakukan reformasi birokrasi. Upaya yang dilakukan dapat dimulai dari birokrasi yang berdampak dengan mengurangi penggunaan kertas dalam hal administrasi, penyederhanaan proses bisnis hingga pengawasan terhadap manajemen kinerja.

Anas menjelaskan pelayanan publik bukan hanya tugas administratif melainkan manifestasi dari nilai pemerintah, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan pelayanan prima.

Dalam menghadirkan pelayanan, setidaknya penyedia pelayanan diharapkan memiliki empat unsur yang termasuk ke dalam ekosistem pelayanan terintegrasi, yakni direct provider salah satunya melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), cellular provider atau pelayanan bergerak, self provider dan digital provider.

“Harapannya, seluruh kementerian/lembaga hingga pimpinan daerah dapat berkomitmen untuk melaksanakan instruksi Presiden RI dengan mengintegrasikan aplikasi dan layanan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin mudah diakses,” kata Anas.

(ori/ori)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *