Pertamina Gandeng Kementerian PPN/Bappenas Perkuat Ketahanan Energi
Jakarta, CNN Indonesia —
PT Pertamina (Persero) mendorong perkembangan industri energi melalui kolaborasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) terkait transisi energi nasional dan kewilayahan untuk memastikan ketahanan energi.
Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra menyatakan, industri energi merupakan katalis pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kerja sama ini sekaligus menjadi upaya Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menghadapi tantangan world seperti perubahan iklim dan pemenuhan kebutuhan energi.
“Pertamina harus bisa memastikan bahwa energi kita cukup tersedia, dari sisi availability. Selain itu masyarakat mempunyai akses (accessibility) dan keterjangkauan (affordability) yang cukup untuk mendapatkan energi tersebut, serta implementasi dari sisi keberlanjutan (sustainability),” papar Salyadi.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
SVP Technique & Funding Pertamina, Henricus Herwin menyampaikan optimisme bahwa transisi energi yang telah dijalankan Pertamina akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memperkuat peningkatan kemampuan Indonesia dalam menghadapi trilema energi, yakni kerangka kerja untuk mengadopsi kebijakan energi dengan mempertimbangkan ketahanan energi, kelestarian lingkungan, dan energi yang terjangkau.
Salah satu langkah Pertamina, adalah penerapan strategi pertumbuhan ganda (twin expansion technique), yakni mempertahankan dan meningkatkan bisnis eksisting untuk menjamin ketahanan energi nasional, serta mengembangkan bisnis rendah karbon pada saat bersamaan.
Senada, Vice President Company Conversation Pertamina Fadjar Djoko Santoso turut merespons positif kolaborasi Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas, yang dinilai dapat memberikan dampak positif berkelanjutan.
Selain itu, upaya kemitraan ini sekaligus mendukung pemerintah mencapai goal Internet 0 Emission (NZE) pada 2060 mendatang.
“Pertamina aktif melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pencapaian NZE. salah satunya melalui sinergi dengan berbagai institusi, termasuk dengan institusi pemerintah, swasta dan akademisi. Kami berharap peran Pertamina ini akan berimplikasi pada ketahanan energi nasional, sekaligus berdampak positif bagi perubahan iklim,” ujar Fadjar.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati menekankan bahwa penerapan ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian NZE.
Sebelumnya, Bappenas memproyeksikan bahwa kebijakan ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dapat membawa Indonesia mencapai NZE pada 2060, atau lebih cepat.
Untuk itu, Vivi sepakat bahwa kemitraan strategis adalah penting, baik dalam perencanaan hingga implementasi kebijakan pembangunan sektor energi. Penandatanganan kerja sama ini diharapkan dapat menjadi katalis pencapaian ketahanan energi Indonesia.
“Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dari Pertamina untuk kita sama-sama mewujudkan schedule prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam menjaga ketahanan energi nasional,” pungkas Vivi.
Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Perencanaan Transisi Energi Nasional dan Kewilayahan untuk Memastikan Ketahanan Energi antara Pertamina dengan Kementerian PPN/Bappenas disepakati di Grha Pertamina, Jakarta pada Selasa (17/9).
PKS yang merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani sebelumnya pada Juni 2024 ini dilakukan oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina, A. Salyadi Saputra bersama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, dengan disaksikan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dan Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi.
(bereaksi/tertawa)