Jokowi soal Subsidi KRL Pakai NIK: Saya Enggak Tahu
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mengetahui terkait rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 2025.
“Saya enggak tahu, karena belum ada rapat mengenai itu,” kata Jokowi usai meresmikan gedung pelayanan kesehatan respirasi Ibu dan anak di RS Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8).
Jokowi juga belum bisa memastikan apakah dalam waktu dekat pemerintah akan segera rapat dan berkoordinasi terkait wacana itu.
“Belum tahu, saya belum tahu, nantinya, masalah di lapangan seperti apa,” ujarnya.
Rencana perubahan penyaluran subsidi tiket KRL dengan berbasis NIK mengemuka belakangan ini. Rencana bahkan sudah tertuang dalam Dokumen Nota Keuangan APBN 2025.
Dalam dokumen Nota Keuangan dan RAPBN 2025 ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp4,79 triliun.
Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.
Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.
“Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” tulis Buku Nota II yang dikutip pada Rabu (28/8).
Selain itu, perbaikan lain yang dilakukan untuk moda transportasi kereta api lainnya sebagai berikut:
– Pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO
– Mekanisme pengurangan pemberian subsidi pada KA penugasan PSO melalui skema perhitungan pendapatan non tiket (non core)
– Melakukan pelaksanaan verifikasi berbasis biaya pada penyelenggaraan KA PSO.
(khr/sfr)