Sri Mulyani Ungkap Alasan Anggaran PUPR Cs Dibabat di Tahun I Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan anggaran sejumlah kementerian/lembaga (Okay/L) kecil di tahun pertama kepemimpinan Prabowo Subianto.

Pada tahun pertama presiden terpilih 2024-2029 itu menjabat, anggaran sejumlah Okay/L dipangkas cukup besar. Tak sedikit yang berkurang setengahnya dari Outlook APBN 2024, seperti; Kementerian PUPR hingga Kementerian Pertanian.

“Kenapa belanja Okay/L (di RAPBN 2025) relatif lebih kecil, Rp976,8 triliun, dibandingkan tahun ini Rp1.090,8 triliun? Ini karena kita menghormati untuk presiden terpilih (Prabowo) nanti melakukan peningkatan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

“Makanya belanja Okay/L somewhat (kecil), kecuali yang dari presiden terpilih menyampaikan ingin melakukan A, B, C. Tapi yang lain itu masih di-retain (ditahan) di belanja non-Okay/L yang makanya menjadi tinggi, yaitu Rp1.716,4 triliun,” tegasnya.

Sang Bendahara Negara itu menegaskan uang yang sementara ini disimpan di pos belanja non-Okay/L bisa dialokasikan Prabowo setelah dilantik pada Oktober 2024 nanti. Wanita yang akrab disapa Ani itu memperkirakan bakal ada peningkatan dalam belanja Okay/L nantinya.

Namun, Ani menegaskan porsi belanja kementerian dan lembaga tetap bergantung pada prioritas presiden terpilih.

“Ini nanti pada Oktober (2024) bisa dialokasikan dan biasanya nanti naik pada executing pada Okay/L yang dipilih untuk melakukan tugas tertentu, entah makan bergizi free of charge, perbaikan sekolah, dan hal-hal prioritas presiden terpilih,” tandas Ani.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, PUPR hanya diberi Rp75,6 triliun di 2025. Ini turun drastis dibandingkan Outlook 2024 yang diperkirakan mencapai Rp164,6 triliun.

Kementerian Pertanian juga bernasib sama. Pada 2025, Kementan hanya mendapatkan Rp7,9 triliun, turun cukup banyak dari outlook tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp13,3 triliun.

Begitu pula Kementerian Perhubungan yang anggarannya dipangkas Rp14,1 triliun, dari Rp38,9 triliun menjadi Rp24,8 triliun. Kementerian ESDM tahun depan bahkan hanya diberi Rp3,9 triliun, turun dari Rp6,5 triliun pada 2024.

Lalu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Rp1,8 triliun di 2025, turun dibandingkan tahun ini sebesar Rp3,4 triliun. Nasib serupa dialami Kementerian Koperasi dan UKM yang anggarannya turun dari Rp1,4 triliun menjadi Rp900 miliar.

Penurunan anggaran yang cukup besar juga dialami Badan Intelijen Negara (BIN) yang pada Outlook 2024 diperkirakan mencapai Rp29,8 triliun. Sedangkan di tahun pertama kepemimpinan Prabowo hanya dijatah Rp6,7 triliun atau dipangkas Rp23,1 triliun.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya mendapatkan Rp7,7 triliun di 2025, turun setengahnya dari Rp14,6 triliun.

Pemangkasan anggaran juga menimpa Okay/L yang pada 2024 ini sibuk menggelar pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Anggaran KPU turun dari Rp48,5 triliun ke Rp3,1 triliun dan Bawaslu turun menjadi Rp2,4 triliun dari Rp15,2 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Ada anggaran sejumlah Okay/L naik drastis

Menkeu Sri Mulyani menegaskan anggaran Okay/L di masa transisi ini tak seluruhnya kecil. Ia menyebut jika presiden terpilih menyampaikan pesan khusus, akan ada pengecualian.

Terlihat sejumlah Okay/L sudah mendapatkan lonjakan anggaran di RAPBN 2025. Bisa jadi ini adalah sektor-sektor prioritas Prabowo.

Misal, Kejaksaan yang diberi anggaran Rp23,3 triliun di 2025, naik Rp6,4 triliun dibandingkan outlook tahun ini. Begitu pula kenaikan Rp3,5 triliun menjadi Rp21,2 triliun yang dirasakan Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Agama juga mendapatkan kenaikan anggaran, dari Rp70,4 triliun menjadi Rp78 triliun. Begitu pula dengan Polri selaku pemilik anggaran kedua terbesar yang mendapatkan Rp126 triliun, naik Rp2,4 triliun dibandingkan 2024.

(skt/agt)