BI Ungkap Kredit UMKM Belum Pulih, Cuma Tumbuh 2,18 Persen in line with Juni
Manggarai Barat, CNN Indonesia –
Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kredit sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum sepenuhnya pulih.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) BI Bambang Arianto mengungkapkan hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit UMKM yang melambat.
“Kredit UMKM sekarang masih belum sepenuhnya pulih dari pada waktu pandemi kemarin. Meskipun telah dilakukan restrukturisasi tetapi belum bisa membawa kredit UMKM ke kondisi sebelum pandemi” ujar Bambang dalam BI Editors Briefing 2025 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Jumat (16/7) lalu.
Berdasarkan knowledge BI, in line with Juni 2025, kredit UMKM hanya tumbuh 2,18 persen. Angka itu lebih rendah dari laju kredit overall, 7,77 persen dan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, 5,68 persen.
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
“Sektor yang paling besar perlambatannya perdagangan dan pertanian,” jelasnya.
Bambang mengungkapkan kondisi itu tak lepas dari permintaan korporasi ke UMKM yang tertahan di tengah ketidakpastian ekonomi international.
“Kalau satu korporasi terhambat, UMKM-nya lebih banyak lagi yang terhambat,” terang Bambang.
Selain itu, financial institution juga lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan UMKM karena peningkatan risiko kredit. In line with Juni, rasio kredit bermasalah (NPL) kredit UMKM tercatat 4,41 persen.
“Kalau melihat dari besaran NPL dari kredit UMKK, yang paling tinggi ada segmen menengah 5,7 persen, kemudian diikuti segmen kecil 4,3 persen, yang mikro 4,1 persen,” terangnya.
Sementara itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetap menjadi penopang pertumbuhan kredit UMKM. Tercatat, penyaluran KUR mencapai Rp131,84 triliun ke 2,3 juta debitur pada Juni lalu. Realisasi tersebut setara 45,9 persen dari goal Rp287,47 triliun.
Risiko kredit KUR juga relatif terjaga dengan NPL di bawah industri sebesar 2,38 persen.
Ke depan, Bambang optimistis laju pertumbuhan kredit UMKM akan membaik. Hal itu seiring dengan meredanya ketidakpastian ekonomi, salah satunya terkait pemberlakuan tarif dagang AS ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.
(SFR)