Kemenkeu Sebut RI Butuh Rp245 M Buat Masuk OECD: Bisa Dicicil 3 Termin
Jakarta, CNN Indonesia –
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan Indonesia butuh Rp245,26 miliar dalam proses aksesi ke Group for Financial Cooperation and Construction (OECD).
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Masyita Crystallin menyebut uang sebanyak itu bisa dicicil dalam 3 termin. Proses mengangsurnya sudah dimulai sejak 2024 lalu.
“Bahwa kebutuhan dukungan pendanaan khusus aksesi (OECD) ini di 13,62 juta euro atau Rp245,26 miliar yang bisa dicicil dalam 3 termin,” kata Masyita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (14/7).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
“Tadinya masuk finances waktu di Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Setelah dibagi (BKF dipecah menjadi 2 direktorat), akan dibiayakan melalui Ditjen SPSK,” sambungnya.
Rinciannya, pemerintah mengeluarkan Rp50,99 miliar di 2024 lalu. Sedangkan pada tahun ini harus merogoh Rp105,26 miliar dan di 2026 mendatang mesti menyiapkan Rp89,01 miliar.
Kebutuhan dana tersebut hanya keperluan selama proses aksesi. DJSPSK belum merinci lebih lanjut berapa finances contributions alias iuran yang harus dibayar Indonesia saat sudah resmi masuk ke dalam keanggotaan OECD.
Terlepas dari itu, Masyita menjelaskan sudah dibentuk Tim Nasional OECD Indonesia melalui terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2024. Tim tersebut diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Kami di Kementerian Keuangan menjadi koordinator dari beberapa bidang yang terkait dengan bidang yang kami kerjakan di sektor keuangan,” jelasnya.
Indonesia sejauh ini sudah menyampaikan preliminary memorandum (IM) kepada Sekretariat Jenderal OECD pada 3 Juni 2025 lalu. Ini adalah Fase I dari aksesi Indonesia. Masih ada 3 fase lain yang harus dilewati sebelum resmi diumumkan sebagai anggota penuh organisasi negara maju di dunia.
(SKT/AGT)