Kemenkeu Klaim RI Negara ke-2 di Dunia Paling Transparan soal Pajak
Jakarta, CNN Indonesia –
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim Indonesia menjadi negara nomor 2 di dunia yang mendapatkan predikat paling transparan soal pajak.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pihaknya merilis Laporan Belanja Perpajakan setiap tahun. Menurutnya, laporan tersebut diapresiasi di tingkat world.
“Kami melakukan pelaporan ini (belanja perpajakan) setiap tahun. Secara world kami juga dibandingkan dengan banyak negara lain, laporan yang kami menerbitkan ini cukup terhormat. Kami saat ini mendapatkan peringkat 2 dalam hal indeks transparansi dari belanja perpajakan Indonesia,” klaim Febrio dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (17/7).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
“Beberapa kali kami sudah sampaikan juga dan mudah-mudahan ini menjadi edukasi terus bagi masyarakat. Bahwa untuk 2025 nilai dari belanja perpajakan kita akan sudah melebihi Rp500 triliun. Ini dinikmati rumah tangga, UMKM, dan juga sektor usaha yang bisa kita dorong untuk pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Berdasarkan bahan paparannya, predikat tersebut diberikan Council on Financial Insurance policies (CEP) serta German Institute of Building and Sustainability (IDOS). Itu tertuang dalam International Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) untuk Laporan Belanja Perpajakan 2024 lalu.
Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menegaskan laporan tersebut juga menjadi pedoman untuk perbaikan di masa mendatang. Febrio menegaskan evaluasi insentif perpajakan diperlukan untuk terus mendukung daya beli masyarakat, usaha ‘wong cilik’, hingga daya saing investasi.
Di lain sisi, Bos Pajak Bimo Wijayanto mengklaim kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan cuma kalah saing dari instansi serupa di 2 negara.
Acuan Bimo adalah perbandingan antara anggaran DJP dengan penerimaan pajak yang berhasil diperoleh negara. Menurutnya, Ditjen Pajak semakin efisien dan efektif dari tahun ke tahun.
“Posisinya kalau kita benchmark dengan kinerja otoritas perpajakan di Asia maupun di negara tetangga kita di ASEAN, ini memang kita pada posisi yang relatif sudah bisa lebih efisien dibanding Filipina, India, China,” klaim Bimo.
“Memang di negara-negara yang sudah cukup mature sistem administrasi perpajakannya, seperti Australia atau Amerika kita memang masih jauh,” bebernya soal 2 negara yang mengalahkan kinerja DJP.
Menurutnya, rata-rata biaya rasio pengumpulan pajak Indonesia berada di bawah 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ini diartikan Bimo sebagai semakin sedikitnya anggaran yang dipakai DJP untuk mengumpulkan penerimaan pajak yang mencapai ribuan triliun rupiah.
Kendati demikian, klaim DJP itu dikritik Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun. Politikus Partai Golkar itu mempertanyakan bagaimana pemerintah bisa mengumpulkan penerimaan pajak tinggi dengan biaya atau anggaran minim.
“Rumus teorinya itu bukan tidak ada pengorbanan untuk mendapatkan hasil yang optimum, tapi pada tingkat tertentu kan kita keluar biaya untuk mendapatkan hasil yang optimum,” pesan Misbakhun ke DJP.
(SKT/AGT)