Fakta-fakta Anggaran IKN hingga Makan Free of charge di Tahun Pertama Prabowo
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah diserahkan RAPBN 2025 atau tahun pertama Prabowo Subianto menjabat nanti ke DPR RI melalui rapat Paripurna Pertama Masa Persidangan Pertama 2024-2025 pada Jumat (16/8).
Dalam RAPBN tersebut, beberapa program unggulan Prabowo yang akan dijalankan saat menjabat nanti telah dimasukkan. Di antaranya adalah makan siang bergizi free of charge, revitalisasi sekolah, hingga meningkatkan ketahanan pangan.
Selain itu, ada juga program lanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sedangkan untuk makan siang free of charge, sejak awal ditekankan akan dilakukan secara bertahap.
Pada tahap awal di tahun 2025, anggaran yang digelontorkan sangat fantastis sebesar Rp71 triliun. Cukup berbeda dengan alokasi dana untuk pembangunan IKN yang mendapatkan porsi tak sampai Rp1 triliun.
Berikut fakta-fakta anggarannya.
1. Anggaran jumbo makan siang bergizi free of charge
Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengalokasikan anggaran program makan siang bergizi (free of charge) sebesar Rp71 triliun di RAPBN 2025. Dana tersebut ditempatkan dalam anggaran pendidikan.
Namun, kementerian teknis yang mendapatkan mandat untuk mengeksekusi program tersebut belum ditentukan dengan jelas. Bendahara negara ini menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintahan Prabowo Subianto.
“Untuk program prioritas presiden terpilih makanan bergizi free of charge yang Rp71 triliun sudah ada di sini [RAPBN]. Nanti akan dijelaskan dari tim makanan bergizi free of charge yang saat ini terus disempurnakan,” ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8).
2. IKN dapat porsi anggaran mini
Anggaran pembangunan IKN terbilang kecil dalam RAPBN 2025. (ANTARA FOTO/FAUZAN)
|
Berbeda dengan anggaran makan siang free of charge yang jumbo, RAPBN 2025 hanya mengalokasikan Rp143,1 miliar untuk pembangunan IKN.
Jumlah anggaran di APBN presiden terpilih Prabowo Subianto itu diketahui dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025.
“Pada RAPBN tahun anggaran 2025, alokasi yang direncanakan pemerintah untuk mendukung penyiapan pembangunan IKN sebesar Rp143,1 miliar,” demikian bunyi buku tersebut.
Angka tersebut jauh lebih kecil dari anggaran untuk pembangunan IKN pada APBN 2024 yang sebesar Rp42,5 triliun.
Sri Mulyani berdalih, angka tersebut masih baseline. Menurutnya, kelak Prabowo bisa menyesuaikan anggaran itu sesuai prioritas.
“Semuanya di-baseline kan karena untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk tentukan, sesuaikan, dengan prioritas dengan kabinetnya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya..