Alasan Sri Mulyani Tak Rinci Anggaran IKN hingga Makan Free of charge Prabowo
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan Sri Mulyani belum menjelaskan secara rinci anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga program makan bergizi free of charge (MBG) dalam RAPBN 2025.
Ia menjelaskan APBN 2025 adalah APBN transisi, maka itu alokasi anggaran untuk sejumlah program strategis baru belum bisa dijelaskan secara spesifik.
“Sebagian dari transisi itu alam-nya ada yang sudah spesifik dari sisi angka, ada yang belum spesifik angkanya untuk program-program baru terutama atau program lama yang akan teruskan,” ujar dia dalam konferensi pers Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (16/8).
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Menurutnya, yang disiapkan pemerintah saat ini hanya ‘amplop besarnya’. Sementara, rincian seperti anggaran infrastruktur untuk (IKN) akan diputuskan oleh pemerintah selanjutnya.
“Karena sebagian (yang) cukup signifikan itu masih di-retain nanti presiden terpilih yang akan nentuin,” ungkapnya.
Maka itu, ia mengatakan tahapan yang saat ini akan dilakukan pemerintah saat ini menyampaikan ke DPR terkait gambaran besar RAPBN 2025 dan akan dibahas pada September 2024 mendatang bersama tim pemerintahan baru.
“Siapa yang akan yang bertanggung jawab untuk program apa, itu ciri dari transisinya itu tadi. Tapi kami terus berkoordinasi dan berkomunikasi sehingga kalau sampai kemudian sudah ada keputusan politik dan kemudian ada keputusan secara birokratis yaitu badan atau siapa yang akan ditunjuk,” jelasnya.
“Kita langsung bisa mendukungnya melalui anggarannya. Itulah yang kita sebut transisi melalui sinkronisasi dan koordinasi,” imbuh wanita yang akrab disapa Ani itu.
Kendati, ia memastikan anggaran makan siang free of charge tahap I sebesar Rp71 triliun. Hanya saat ini masih menunggu tim Prabowo untuk detailnya.
RAPBN 2025 juga hanya mengalokasikan Rp143,1 miliar untuk pembangunan IKN. Angka tersebut jauh lebih kecil dari anggaran untuk pembangunan IKN pada APBN 2024 yang sebesar Rp42,5 triliun.
(del/sfr)