Pemerintah akan Renovasi Rumah Kumuh Pakai Utang Rp24,5 T Financial institution Dunia
Jakarta, CNN Indonesia –
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan merenovasi rumah kumuh menggunakan pinjaman Rp24,5 triliun yang ditawarkan Bank Dunia.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur mengatakan selama ini pemerintah hanya menyasar penataan kawasan kumuh. Dengan pinjaman baru ini, pemerintah berencana menyasar lebih dalam.
“Jadi kita ini sekalian, selain peningkatan kawasan kumuh, kita juga menyasar ke rumah yang tidak layakhuninya di kawasan tersebut. Sehingga satu paket bisa menyelesaikan permasalahan di kawasan,” ujar Fitrah saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta Selatan, Jumat (20/6).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Duit pinjaman itu juga bakal dipakai untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Berbeda dari biasanya, BSPS dari Financial institution Dunia akan fokus ke hunian yang bisa meningkatkan perkembangan keluarga, seperti homestay atau pembuatan warung.
Rencana lainnya adalah insentif bagi pembangunan rumah vertikal. Ada pula insentif bagi pembangunan hunian hunian berbasis sarana transportasi (TOD).
“Kita juga menyiapkan semacam insentif bagi pengembang yang mau membangun semacam low-rise rental atau rumah subsidi, apartemen yang murah,” ucap Fitrah.
Rencana sejumlah program itu sudah dimasukkan ke Bappenas untuk dikaji lebih lanjut. Setelah itu, akan diajukan ke Financial institution Dunia untuk asesmen lebih lanjut.
“Setelah itu baru tahapannya, berarti mungkin paling cepat tahun 2026,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkap ada tawaran pinjaman dari Financial institution Dunia sekitar US$1,5 miliar atau sekitar Rp24,5 triliun.
Tawaran pinjaman itu ditujukan untuk mendorong program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Uang itu berbentuk pinjaman dengan bunga 6-7 persen.
“Kita pelajari bagaimana sinergi dengan kita, tentu kita pelajari program-program apa yang bisa didukung oleh Financial institution Dunia, dan kita tentu mempelajari secara mendalam karena itu harus kita lakukan,” ucap Ara di Jakarta, Kamis (19/6), dilansir Di antara.
(DRF / SFR)