Mengkritik HUT RI di IKN Saat Utang Jatuh Pace Rp800 T-PHK Mengintai
Pemerintah akan menggelar hajatan peringatan HUT RI ke-79 Dari IKN pada pekan ini.
Upacara perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN ini merupakan mimpi Jokowi menjelang akhir masa pemerintahannya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut untuk mewujudkan mimpi itu, pemerintah menggelontorkan anggaran hingga Rp87 miliar.
Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran perayaan HUT Kemerdekaan RI itu naik 64,15 persen dibandingkan upacara HUT RI di Jakarta tahun lalu, yang sebesar Rp53 miliar.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Pembengkakan anggaran ini pun belum termasuk untuk perayaan HUT RI di Jakarta. Sebagai informasi, upacara HUT RI tahun ini memang dilaksanakan di dua tempat.
Pertama, upacara kemiliteran di IKN yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua, hiburan rakyat di Istana Merdeka Jakarta yang dipimpin oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
“Tahun ini kami menyiapkan anggaran Rp87 miliar untuk perayaan 17 Agustus di IKN, kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu Rp53 miliar,” ujar Isa dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (13/8).
Menurutnya, kenaikan anggaran terjadi karena pengadaan alat-alat upacara dan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menjamu tamu undangan.
“Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana (IKN). Rincian biaya yang besar itu alat-alat upacaranya kemudian sarana fisiknya,” imbuhnya lebih lanjut.
Pembengkakan anggaran pun sejatinya diakui Jokowi. Namun, ia menyebut kenaikan masih dalam batas wajar.
“Iya namanya dulu hanya di satu tempat. Ini karena ada transisi sehingga menjadi di dua tempat. Tapi kan bukan lompatan yang anu,” kata Jokowi di Jakarta Conference Heart, Jumat (9/8).
“Saya kira anggaran biasa, wajar dan juga anggarannya di Kemensetneg,” ucapnya lebih lanjut.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut biaya mahal untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN sejatinya tak hanya dinikmati elit bangsa tapi juga masyarakat bawah. Ia menyebut masyarakat di sekitar sana lah yang bisa menikmati situasi tersebut bukan pemerintah yang berbasis di Jakarta.
“Apapun harga itu dikatakan mahal. Tetapi sesungguhnya masyarakat bawah yang menikmati, masyarakat ekonomi daerah sini menikmati situasi itu, bukan kami-kami yang di Jakarta,” kata Moeldoko dalam suatu video, Senin (12/8).
Moeldoko menyebut masyarakat di sekitar IKN menikmati itu karena perekonomian di sana bergerak dengan baik akibat dari perayaan HUT RI.
Meski demikian toh tetap saja penggunaan anggaran itu tetap memicu kritik. Salah satunya dari Direktur Heart of Financial and Legislation Research (Celios) Bhima Yudhistira. Ia menilai penggunaan anggaran fantastis hingga Rp87 miliar untuk perayaan HUT RI di IKN adalah bentuk pemborosan anggaran.
Pasalnya, gelontoran dana yang fantastis untuk upacara ini dilakukan di tengah prihatinnya kehidupan masyarakat imbas menurunnya daya beli masyarakat hingga gilanya badai PHK saat ini.
Untuk PHK misalnya, knowledge terbaru Kementerian Ketenagakerjaan misalnya, menunjukkan 44.195 buruh sudah menjadi korban PHK selama periode Januari-pertengahan Agustus 2024 ini.
Angka ini melesat dibanding Juni lalu yang masih 32 ribuan. Menurutnya, di saat banyak sekali masyarakat yang butuh perlindungan sosial untuk bisa mempertahankan daya belinya karena apa-apa semakin mahal, biaya kuliah yang semakin mencekik hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah malah memprioritaskan upacara di IKN.
Itu katanya, sangat ironi.
“Cara-cara yang tidak sensitif seperti ini makin menunjukkan kualitas dari APBN memang digunakan untuk belanja nonproduktif. Apalagi tahun depan utang dan bunga utang yang harus dibayar menembus Rp1.200 triliun lebih yang terdiri dari Rp800 triliun utang jatuh pace dan Rp400 triliun bunga utang tahun berjalan,” ucap dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/8).
Bhima berpendapat upacara dengan biaya besar di IKN mengiris hati masyarakat miskin, melukai semangat kemerdekaan dan tidak peka terhadap tantangan yang dihadapi negara saat ini.
“Masyarakat diminta bayar pajak lebih banyak, tapi hasilnya sebagian untuk pesta berlebihan ini sangat absurd,” tegas dia.