Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru Jatah Uang Perjalanan Dinas Menteri
Jakarta, CNN Indonesia –
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
Salah satu hal yang diatur dalam peraturan baru itu adalah perjalanan dinas untuk menteri dan aparatur sipil negara. Uang dalam perjalanan dinas dibagi ke dalam beberapa kategori.
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
“Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri,” bunyi bagian penjelasan aturan tersebut.
Uang harian perjalanan dinas dalam negeri berkisar Rp360 ribu-Rp580 ribu according to orang according to hari. Uang representasi perjalanan dinas dalam negeri untuk pejabat negara atau wakil menteri Rp250 ribu according to orang according to hari.
Untuk uang harian perjalanan dinas luar negeri berkisar US$347 hingga US$792 according to orang according to hari.
Ada pula biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon I. Mereka mendapatkan jatah Rp2,1 juta hingga Rp9,3 juta according to orang according to hari.
Sri Mulyani juga menyediakan ketentuan biaya transportasi dari atau menuju terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan dalam rangka perjalanan dinas. Anggaran yang disediakan Rp94 ribu sampai Rp462 ribu according to orang according to satu kali jalan.
Ada juga anggaran tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP). Anggarannya hingga Rp18,6 juta untuk kelas bisnis dan Rp9,8 juta untuk ekonomi according to orang.
Untuk tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri, anggarannya mencapai US$12.127 untuk ekonomi, US$16.269 untuk bisnis, dan US$23.128 untuk eksekutif according to orang PP.
Sri Mulyani membubuhkan beberapa catatan tentang biaya masukan, termasuk perjalanan dinas di aturan itu.
“Pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas bersifat sangat selektif, sesuai tingkat prioritas dan/atau urgensinya dan diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan secara bold (on-line),” dikutip dari aturan tersebut.
(dari/dhf/dari)