APBD Harus Siap Duvet Operasional
Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk berhitung dengan cermat menyusul rencana pembangunan proyek kereta bawah tanah di Pulau Dewata itu.
Pesan itu Jokowi sampaikan saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8).
“Ada gubernur atau wali kota yang sanggup membangun MRT? Tunjuk jari. Bali? hati-hati, hitungannya hati-hati. Mungkin bisa membangunnya, tetapi operasionalnya juga tidak kecil, APBD-nya siap?” kata Jokowi.
IKLAN
GULIR UNTUK MELANJUTKAN DENGAN KONTEN
Jokowi menyebut pembangunan MRT consistent with kilometer untuk saat ini memakan biaya Rp2,3 Triliun dengan biaya operasional Rp800 miliar setiap tahunnya. Ia pun berhitung apabila semua jalur selesai, maka APBD yang harus dikeluarkan mencapai Rp4 triliun consistent with tahunnya.
Kemudian, biaya pembangunan LRT Rp700 miliar consistent with km dan kereta cepat Rp780 miliar consistent with km. Sementara, untuk Independent Rail Transit (ART) yang sudah diuji coba di IKN seharga Rp74 miliar untuk satu unit yang berisi tiga gerbong dengan biaya operasional Rp500 juta perbulannya.
“Karena kalau apapun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya harus ada PSO, APBD harus siap meng-cover biaya operasional,” kata dia.
Namun demikian, Jokowi juga mengingatkan apabila tidak ada transportasi massal seperti MRT, LRT, dan kereta cepat, maka sebuah daerah akan kehilangan Rp65 triliun hingga Rp100 triliun karena aktivitasnya terhambat kemacetan.
“Jadi kota-kota yang mulai macet, saya melihat tidak hanya di Jawa saja di luar Jawa pun sekarang sudah mulai macet, macet, macet. Jadi mulai harus dipikirkan transportasi massal-nya apa,” ujar Jokowi.
Rencana pembangunan transportasi berbasis MRT di Bali kini memasuki babak baru. PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SDBJ) menunjuk PT Bumi Indah Prima (BIP) sebagai investor utama proyek bernama lengkap Bali City Rail and Related Building atau yang kemudian disebut Bali Subway itu.
Peletakan batu pertama atau terobosan proyek MRT di Bali akan dilaksanakan pada September 2024. Proyek kereta bawah tanah itu diklaim menjadi solusi kemacetan lalu lintas di Bali
General nilai investasi mega proyek tersebut mencapai US$20 miliar. Adapun, nilai investasi tahap pertama dan kedua mencapai US$10,8 miliar atau sekitar Rp175 triliun.
Skema pendanaan yang digunakan dalam proyek Subway Bali sepenuhnya merupakan pembiayaan oleh swasta berdasarkan pendekatan bisnis ke bisnis.
Artinya, proyek Subway Bali dibangun tanpa menggunakan anggaran belanja negara dan/atau daerah maupun pinjaman yang dijamin oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.
(khr/sfr)