Cakupan JKN Tembus 98%, Indonesia Sabet Predikat UHC Jelang HUT ke-79

Jakarta, CNN Indonesia —

Dalam semangat menyambut Hari Ulang Tahun ke-79, Indonesia berhasil mendapatkan predikat Common Well being Protection (UHC) di ajang UHC Awards 2024. Penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan, tetapi juga cerminan komitmen Indonesia dalam memberikan layanan kesehatan yang inklusif dan merata bagi seluruh warganya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah berusia satu dekade.

Dengan cakupan mencapai 98,19 persen, Indonesia telah melampaui goal yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024, di mana goal kepesertaan JKN pada 2024 sebanyak 98 persen.

Penghargaan UHC Awards 2024 secara resmi diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, pada Kamis (8/8). Didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, penghargaan ini diserahkan kepada pemimpin daerah di 33 provinsi, serta 460 kabupaten/kota.

“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang cast antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” terangnya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/8).

Ia pun menegaskan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan, tanpa terkendala biaya dan lokasi.

Pada kesempatan lain, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari World Social Safety Affiliation (ISSA), sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah international sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, yang menilai UHC sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, yang sejalan dengan prinsip ISSA.

“Dalam mencapai UHC, melibatkan berbagai upaya yang signifikan, seperti menjangkau semua masyarakat, dan memastikan pengelolaan Program JKN dalam rangka keberlanjutan finansial,” ucapnya.

Ia juga menuturkan pencapaian ini merupakan wujud komitmen dan kerja keras BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Republik Indonesia. Menurutnya tonggak sejarah ini merupakan bukti keberhasilan upaya kolaboratif semua stakeholder yang terlibat dalam ekosistem JKN.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa according to 1 Agustus 2024 jumlah peserta JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau setara dengan 98,19 persen dari overall penduduk Indonesia. Angka ini mencerminkan komitmen kuat negara dalam memastikan akses kesehatan bagi seluruh warga.

“Predikat UHC Ini adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah semakin luas. Pencapaian UHC ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” kata dia.

Ia melanjutkan, hal tersebut sejalan dengan pemenuhan goal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 untuk kepesertaan JKN sebesar 98 persen.

Lebih dari sekadar jumlah peserta, Ghufron menegaskan, Program JKN-KIS juga memastikan akses yang adil dan merata bagi warga Indonesia. BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) according to 1 Agustus 2024 untuk mendukung akses layanan kesehatan yang luas.

“Tidak hanya itu, untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS). Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil,” jelasnya.

Sejak diluncurkan, Program JKN terus menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah peserta maupun pengelolaan dana. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, dan angka ini melonjak drastis menjadi Rp151,7 triliun pada 2023.

Menurutnya, dari information tersebut yang menarik adalah kolektibilitas iuran JKN pada t2023 mencapai 98,62 persen. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia sudah semakin tinggi akan pentingnya membayar iuran JKN secara rutin untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.

Ghufron juga mengatakan bahwa peningkatan jumlah peserta dan iuran juga membawa tantangan tersendiri. Pada 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk menangani 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.

Menurutnya ini adalah tantangan besar bagi BPJS Kesehatan karena di satu sisi semakin banyak masyarakat yang tertolong. Namun di sisi lain, BPJS Kesehatan harus mampu mengendalikan biaya pelayanan kesehatan.

Lalu untuk meningkatkan kemudahan akses layanan kesehatan, BPJS Kesehatan terus berinovasi salah satunya melalui Aplikasi Cell JKN. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur, seperti pendaftaran untuk peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter, dan pencarian fasilitas kesehatan terdekat.

Fitur Antrean On-line juga dihadirkan untuk mengurangi waktu tunggu peserta, dan mengurai penumpukan antrean di fasilitas kesehatan, sehingga memungkinkan peserta JKN mengambil nomor antrean dari mana saja dan kapan saja.

“Dulu jika ingin berobat harus antre dari pagi, bahkan barang-barang seperti jaket, helm, hingga sandal ikut antre. Sekarang, dengan fitur Antrean On-line, peserta bisa lebih fleksibel untuk mengambil antrean, dan bisa dilakukan pada sela-sela kegiatan,” ujar Ghufron.

Selain itu terdapat fitur i-Care JKN, yang memungkinkan peserta dan dokter melihat riwayat medis, obat-obatan, dan tindakan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Dengan i-Care JKN ini memungkinkan untuk memberikan penanganan lebih cepat dan tepat.

Alhasil, pemanfaatan layanan JKN juga terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2014, BPJS Kesehatan mencatat ada 92,3 juta pemanfaatan layanan.

Angka ini melonjak menjadi 606,7 juta pemanfaatan pada tahun 2023, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Menurut Ghifron, peningkatan ini mencerminkan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan layanan JKN.

Dari sisi tata kelola, Ia juga mengatakan bahwa tahun ini kesepuluh kalinya secara berturut-turut BPJS Kesehatan berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangan. Ini menunjukkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola Program JKN yang kompleks.

“Kesehatan adalah hak setiap warga negara. Melalui Program JKN, harapannya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, menciptakan generasi yang lebih sehat, dan mampu bersaing di tingkat international. Predikat UHC yang diraih Indonesia bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga titik awal untuk terus memperbaiki dan memperluas layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

(hati nurani)