Puan Beberkan Isi Surat Basuki ke DPR soal Perubahan Rencana IKN
Jakarta, CNN Indonesia –
Ketua DPR RI Nyonya. mengungkap isi surat yang dikirimkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Oikn) Basuki Hadimuljono kepada pimpinan DPR.
Dalam surat tersebut, Basuki menyampaikan permohonan perubahan standing bandara IKN dari semula hanya untuk VIP menjadi bandara umum, serta usulan perluasan rumah jabatan dan bangunan lainnya di kawasan ibu kota baru tersebut.
“Tadi memang ada pertemuan antara pimpinan DPR, yang mana salah satu hal yang dibahas DPR adalah permintaan dari Ketua Otorita IKN Pak Basuki untuk bisa mengubah standing bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” ujar Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (24/7).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
“Hal tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh DPR setelah kita melakukan peninjauan,” imbuhnya.
Puan menyebut peninjauan lapangan akan dilakukan dalam waktu dekat oleh pimpinan DPR bersama sejumlah anggota yang terkait dengan isu IKN.
Hasil dari kunjungan tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan DPR sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
“Rencananya pada waktu yang nanti akan ditentukan, waktu yang terdekat. Kemudian pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” jelasnya.
Selain bandara, DPR juga akan meninjau langsung permintaan OIKN terkait perluasan rumah jabatan dan bangunan lain di kawasan IKN.
“Ada juga permintaan perluasan rumah jabatan dan rumah-rumah yang lain. Luasnya itu juga nanti akan ditinjau oleh pimpinan DPR dan anggota DPR untuk melihat apakah memang layak untuk adanya perluasan atau berapa luas rumah-rumah yang memang dibutuhkan di IKN,” ujarnya.
Surat dari OIKN kepada DPR terdaftar dengan nomor B152/kepala/otorita IKN/VII/2025 tertanggal 21 Juli 2025.
Permohonan ini masuk di tengah pembahasan moratorium sementara pembangunan IKN yang disuarakan oleh sejumlah anggota parlemen, termasuk dari Partai Nasdem.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebelumnya menyampaikan surat dari Basuki berisi permintaan konsultasi terkait perubahan rencana induk pembangunan IKN. Namun, Adies tidak merinci isi perubahan tersebut saat membacakan surat dalam rapat paripurna DPR, Kamis (24/7).
Pembangunan IKN sejauh ini telah menelan anggaran sekitar Rp151 triliun, terdiri dari Rp89 triliun dana APBN dan Rp58,41 triliun dari investasi swasta.
Pemerintah menargetkan proyek ini rampung secara bertahap hingga 2045 dengan kebutuhan dana general mencapai Rp460 triliun, sebagian besar bersumber dari swasta.
Basuki sebelumnya menyatakan pembangunan IKN tetap dilanjutkan pada technology pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kebutuhan anggaran APBN untuk periode 2025-2028 telah disetujui sebesar Rp48,8 triliun.
Selain itu, pada Mei lalu, lima perusahaan swasta turut menanamkan investasi baru senilai Rp3,65 triliun.
Namun demikian, isu moratorium pembangunan kembali mencuat. Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyatakan opsi penghentian sementara atau moratorium tengah dikaji lebih dalam.
(dari/sfr)