IKN Sudah Telan Rp151 T di Tengah Isu Moratorium
Jakarta, CNN Indonesia –
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah menelan anggaran sekitar Rp151 triliun di tengah isu moratorium pembangunan.
Pembangunan IKN dimulai di generation Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Awalnya, pemerintah menargetkan pembangunan bertahap hingga 2045 dengan anggaran Rp460 triliun.
Kala itu, Jokowi menyampaikan 80 persen pembangunan akan dibiayai swasta. Adapun 20 persen lainnya dibangun menggunakan anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Setelah Jokowi lengser, pembangunan IKN tahap pertama juga selesai. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebut saat itu pembangunan sudah menghabiskan Rp147,41 triliun.
Duit negara yang dipakai untuk membangun IKN tahap pertama mencapai Rp89 triliun. Sementara itu, Rp58,41 triliun lainnya berasal dari investasi swasta.
Basuki sekaligus memastikan pembangunan IKN akan berlanjut di generation Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah telah menyiapkan rencana program dan anggaran hingga 2029.
“Kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk pembangunan infrastruktur tahun 2025-2028 yang bersumber dari APBN, telah disetujui Presiden RI dalam Ratas 21 Januari dan 3 Februari 2025 sebesar Rp48,8 triliun,” ungkap Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/2).
Pada Mei lalu, Basuki mengumumkan ada investari baru senilai Rp3,65 triliun masuk ke IKN.
Investasi itu berasal dari lima perusahaan, yaitu PT Solusi Harapan Nusantara, PT Makmur Berkah Resort (MBH), PT Australia Unbiased College (IAS) Nusantara, PT Maxi Nusantara Raya, dan PT Kreasibeton Nusapersada.
Dengan tambahan investasi itu, duit yang dihabiskan untuk membangun IKN hingga pertengahan 2025 mencapai Rp151,08 triliun.
Beberapa waktu terakhir, kelanjutan pembangunan IKN menjadi pembahasan di parlemen. Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyebut ada usulan moratorium sementara pembangunan IKN dari Partai Nasdem.
“Soal apakah perlu dimoratorium atau tidak. Nanti kami akan melakukan kajian yang lebih mendalam perlu apa tidaknya ya,” ucap Bahtra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/7).
“Mungkin itu yang menjadi pandangan teman-teman Partai Nasdem kemudian berinisiatif memberikan usulan-usulan agar itu dimoratorium, tapi bagi kami sih nanti akan kami lihat lebih jauh ya, perlu apa tidaknya nanti kami akan (lakukan) kajian,” imbuhnya.
(DRF / SFR)