Bos Bapanas Tegaskan Beras Oplosan Belum Tentu Buruk
Jakarta, CNN Indonesia –
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan beras oplosan belum tentu memiliki konotasi buruk selama pencampuran yang dilakukan sesuai standar mutu dan aturan yang berlaku.
“Oplosan itu konotasinya tuh negatif,” ujar Arief saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7).
“Oplosan tuh kalau misalnya minyak harganya Rp15 ribu, yang satu harganya Rp8.000. Dioplos terus nanti jualnya Rp15 ribu, nah itu oplosan,” jelasnya.
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Menurut Arief, pencampuran dalam proses produksi beras sebenarnya hal yang wajar. Ia menjelaskan beras top class pada dasarnya terdiri dari beras utuh (beras kepala) yang dicampur dengan damaged rice hingga 15 persen.
Menurutnya, pencampuran ini tidak dapat disamakan dengan tindakan memanipulasi kualitas atau mencampur dengan bahan buruk.
“Kalau beras top class itu beras utuh dicampur. Memang dicampur gitu ya. Sama beras damaged 15 persen, itu namanya beras top class. Tapi bukan ngoplos, (ngoplos) itu sama beras busuk di rumahnya mas ini, taruh di sini terus diaduk, itu enggak. Enggak bisa. Kualitas adalah kualitas,” ujarnya.
Ia menambahkan pencampuran juga dilakukan untuk memperoleh karakteristik tertentu, seperti rasa, aroma, atau tekstur. Misalnya, beras bulat yang pulen bisa dicampur dengan beras panjang yang pera untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen, seperti untuk nasi goreng atau lauk lainnya.
Selama pencampuran dilakukan dengan bahan layak konsumsi dan dicantumkan secara transparan di kemasan, hal itu tetap memenuhi ketentuan.
“Jadi yang ini berasnya wangi, yang ini berasnya pulen atau pera, mau dijadikan satu 50-50 persen, boleh. Asal ditulis di packaging,” jelas Arief.
Standar mutu beras, menurut Arief, diatur dalam Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. Aturan tersebut menetapkan berbagai parameter seperti kadar air, tingkat patahan (damaged), derajat sosoh, serta kandungan benda asing yang harus nol.
Maka dari itu, ia menegaskan istilah ‘oplosan’ sebaiknya tidak disalahartikan secara umum, terutama jika proses pencampuran dilakukan sesuai regulasi dan tidak merugikan konsumen.
(OF/PTA)