AHY Sebut Sopir Truk Kena Pungli Sampai Rp150 Juta in step with Tahun
Jakarta, CNN Indonesia –
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (Aku) mengatakan sopir truk kerap dibebani pungutan liar (pungli) di jalan.
Besaran pungli yang dibayar sopir truk, katanya, bahkan mencapai Rp100 juta hingga Rp150 juta in step with tahun.
“Ada datanya, setiap tahun harus mengeluarkan berapa untuk pungli setiap truk Rp100-150 juta setahun,” kata AHY usai rapat koordinasi penanganan over measurement over load (ODOL) di Kantor Kemenko IPK, dikutip dari detikcomKamis (17/7).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
AHY mengatakan praktik pungli tersebut menjadi salah satu penyebab mahalnya biaya logistik di Indonesia. Akibatnya, para pengusaha maupun sopir truk membawa beban yang berlebihan alias ODOL untuk menekan biaya yang dikeluarkan.
“Jadi, kenapa biaya logistiknya besar, menjadi mahal? Karena banyak pungli di sana-sini. Ini yang harus kita cegah dan harus kita tertibkan. Kalau biaya menjadi semakin efisien, tentu tidak ada lagi alasan kita harus bikin ini menjadi over measurement, overload, agar semakin murah biaya perjalanan,” katanya.
AHY mengatakan pemerintah saat ini tengah memetakan daerah mana saja yang akan ditindak terkait pungli. Kementerian IPK akan menggandeng Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) , serta Polri dalam memberantas praktik pungli.
“Tindakan harus tegas dan jelas bagi yang melawan hukum itu. Siapapun harus kita tindak dengan tegas,” katanya.
Sebelumnya, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan praktik pungli menjadi beban besar hingga 20 persen dalam rantai distribusi logistik di Indonesia dan memengaruhi perilaku pebisnis memodifikasi truk menjadi ODOL.
“Diperkirakan praktik pungli di sektor logistik telah membebani 15-20 persen ongkos angkut logistik di Indonesia. Punglinya dilakukan mulai yang berbaju seragam hingga tidak memakai baju,” tuturnya pada Kamis (3/7), dikutip dari CNBC Indonesia.
Djoko mengungkap pengakuan sopir bahwa mereka harus menyisihkan uang ratusan ribu untuk melewati sejumlah titik yang rentan pemalakan. Menurut dia pungli tak hanya dilakukan preman, tapi juga melibatkan petugas resmi di lapangan.
Hal ini terjadi bahkan di fasilitas publik seperti relaxation house atau jalur menuju gudang logistik.
“Pengakuan sopir truk, pemalakan oknum preman dari Tol Cikampek hingga Kramat Jati, sopir truk bawa besar harus bayar pungli Rp200 ribu. Jika istirahat di bahu jalan (setelah gerbang tol), mereka juga kena pungli petugas tol. Katanya, sudah pernah disampaikan ke Direksi, tetapi sampai sekarang masih ada pungli,” kata Djoko.
“Komunitas sopir truk menyampaikan jika di bahu jalan dipungli sama oknum PJR dan di relaxation house dipungli sama Satpam relaxation house. Pengakuan pengusaha angkutan barang, di sekitar Tanjung Priok ada kampung, jalur menuju gudang yang masuk portal harus bayar Rp100 ribu dengan stempel RT setempat. Mengangkut sayuran dari Garut ke Pasar Kramatjati (Jakarta), harus menyisihkan paling tidak Rp175 ribu melewati 5-6 titik pungutan liar,” sambungnya.
(FBY/PTA)