CSIS Sarankan Prabowo Klarifikasi ke Trump soal BRICS Anti AS
Jakarta, CNN Indonesia –
CSIS mendorong Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump untuk saling ‘tabayyun’ atau mengklarifikasi terkait masalah blok ekonomi BRICS.
Ini menyusul ancaman Trump yang akan menambah tarif 10 persen kepada anggota BRICS, termasuk Indonesia. Trump menuduh blok ekonomi yang dipelopori Brasil, Rusia, India, China, South Africa itu menyuarakan gerakan anti-Amerika.
“Yang harus dilakukan oleh Indonesia tentunya mengklarifikasi terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ‘anti-American insurance policies’,” saran Peneliti Centre for Strategic and World Research (CSIS) Muhammad Habib dalam Media Briefing di Gedung Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Kamis (10/7).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Menurut Habib, narasi ‘anti-American’ yang dibuat Trump untuk membidik lawannya bukan baru kali ini muncul. Ia menegaskan jurus tersebut pernah dipakai Politikus Partai Republik itu sejak technology kampanye Pilpres Amerika 2024.
Habib menyebut kala itu yang disasar Donald Trump adalah isu dedolarisasi yang akan dilakukan negara-negara BRICS.
“Nah, yang sekarang menjadi lebih obscure atau lebih lebar, lebih luas, tanpa definisi yang jelas sebenarnya apa yang dimaksud dengan ‘anti-American insurance policies’. Dahulu ancamannya 100 persen, sekarang 10 persen, tetapi lebih luas,” bebernya.
“Ini sebagai bagian daripada ambiguitas strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat. Saya rasa negosiasi tarif juga harus mengedepankan pentingnya klarifikasi beberapa istilah-istilah tersebut,” tegas Habib.
CSIS turut membandingkan bagaimana Vietnam berhasil menekan pukulan tarif impor AS dari 46 persen ke 20 persen-40 persen berkat negosiasi di tingkat pemimpin tertinggi.
Negosiasi itu dilakukan langsung antara Presiden AS Donald Trump dengan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam.
Habib menilai Indonesia bisa mencontoh cara tersebut. Ia menekankan ada peluang manfaat jika negosiasi itu langsung dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Trump.
Selain tabayyun atau klarifikasi, Pemerintah Indonesia juga disarankan tidak sering-sering mengikuti schedule BRICS. Indonesia memang berstatus anggota sejak Januari 2025, tetapi bisa memilih mana kegiatan yang harus diikuti atau tidak.
“Sekali lagi soal BRICS, kita harus selektif untuk berpartisipasi, baik itu dari segi assembly maupun dari segi schedule. Tidak semua schedule itu memiliki manfaat yang melampaui kerugiannya. Jadi, harus selalu dilakukan Analisis Biaya dan Manfaat dalam setiap partisipasi Indonesia di setiap schedule dan pertemuan bertemu Brics, “Habib menjelaskan.
“Dan juga harus terus dievaluasi kebutuhannya untuk menyuarakan schedule Indonesia itu seperti apa. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di BRICS, tetapi (harus) mengusung schedule spesifik,” tandasnya.
Terpisah, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto tak memberi kejelasan soal dampak dari keanggotaan Indonesia di BRICS terhadap negosiasi tarif Trump. Ia menekankan Indonesia sedang fokus untuk mencoba ulang menurunkan tarif 32 persen.
“Kita mencatat itu (ancaman Trump kepada anggota BRICS), tapi kita tidak mempertimbangkan secara khusus. Kita anggap sekarang yang tarif finalnya 32 persen, itu yang kita perjuangkan untuk dapat lebih rendah,” kata Haryo usai Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7).
Sedangkan Menko Airlangga Hartarto baru saja bertemu Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Pejabat United States Business Consultant (USTR) Jamieson Greer di Washington DC. Ia mengklaim Indonesia dan AS setuju membahas kelanjutan kesepakatan tarif dalam 3 minggu ke depan.
(SKT/AGT)