Erick Thohir Usul Anggaran Kementerian BUMN Naik Jadi Rp604 M di 2026
Jakarta, CNN Indonesia –
Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan anggaran untuk instansinya ditambah menjadi Rp604 miliar untuk tahun depan. Nilai ini lebih besar dari yang ditetapkan, yakni sebesar Rp150 miliar.
Menurut Erick, anggaran tersebut untuk mendukung program kerja Kementerian BUMN dan mengawal penugasan pemerintah, termasuk mendukung Danantara.
“Penugasan pemerintah, termasuk hapus buku hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi. Itu juga nanti kami akan mendampingi dan membantu dari kegiatan Danantara,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI, Selasa (8/7).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Tak hanya mendampingi Danantara, Kementerian BUMN sebagai regulator juga akan bernegosiasi dengan pihak pemerintah dalam sejumlah penugasan seperti program masuk desa.
Selain itu, sebagai pemegang saham seri A, Kementerian BUMN juga bertugas untuk mengelola Perum, menyetujui dan mengusulkan schedule RUPS, menyusun kebijakan pedoman strategis BUMN hingga mengangkat direksi dan dewan komisaris yang akan dikoordinasikan dengan Danantara.
“Kita terus juga berkoordinasi untuk pengangkatan, direksi komisaris, menyetujui pengesahan schedule, RUPS dan lain-lainnya,” imbuh Erick.
Erick menyampaikan bahwa alokasi anggaran yang diberikan untuk BUMN akan memberikan timbal balik ke depan bagi negara. Dengan peningkatan performa, maka jumlah dividen yang disetorkan BUMN kepada negara melalui Danantara akan bertambah.
“Nah jadi kita tidak istilahnya membebani keuangan negara. Tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara,” kata Erick.
Berdasarkan slide paparan Erick yang ditayangkan, secara rinci anggaran yang diusulkan tahun depan akan digunakan untuk lima pos. Pertama, sebesar Rp111 miliar untuk keperluan kementerian sebagai regulator BUMN.
Kedua, Rp118 miliar untuk keperluan pengawasan. Ketiga, Rp101 miliar untuk keperluan sebagai pemegang saham seri A dan perbaikan kinerja BUMN Perum.
Keempatsebesar Rp117 miliar untuk belanja pegawai. Lalu kelimasebanyak Rp157 miliar akan digunakan untuk administrasi dan operasional.
Adapun anggaran sebelumnya sebesar Rp150 miliar dinilai hanya dapat memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan operasional minimal.
(ldy/pta)