Penyaluran Bansos Akan Didigitalisasi Lewat Portal Perlinsos
Jakarta, CNN Indonesia –
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DIA) Luhut Pandjaitan mengungkap rencana pemerintah mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Portal Perlinsos.
Luhut mengatakan langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo ingin mempercepat transformasi virtual layanan publik, khususnya dalam sistem perlindungan sosial.
“Salah satu inisiatif utama yang tengah kami siapkan adalah Portal Perlinsos, sebuah platform terpadu yang ditopang oleh DPI: identitas kependudukan virtual dan knowledge biometric sebagai alat autentikasi, dan SPLP sebagai Knowledge Trade Platform,” kata Luhut melalui akun [email protected]Jumat (4/1).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Portal Perlinsos akan memungkinkan masyarakat mengakses langsung proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos. Proses-proses itu bisa dipantau secara virtual dan mandiri.
Luhut menyampaikan pemerintah akan membuat proyek percontohan (pilot challenge) dalam waktu dekat. Uji coba akan berfokus pada digitalisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
“Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional karena kesiapan infrastruktur virtual dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik,” ujarnya.
Luhut menilai pelaksanaan proyek percontohan sangat penting. Dia berharap pelaksanaannya harus disertai evaluasi menyeluruh dan penyusunan rekomendasi konkret.
“Agar fashion ini bisa direplikasi secara nasional dalam waktu dekat,” ucapnya.
Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membenahi persoalan knowledge bansos. Pemerintah meluncurkan DTSEN (Knowledge Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) sebagai pengganti Knowledge Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan selama ini ada 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai kriteria. Melalui DTSEN, pemerintah memindahkan penyaluran ke orang-orang yang berhak.
Saifullah mengatakan peralihan ke DTSEN masih dalam proses. Ada kemungkinan penyaluran bansos terlambat karena proses tersebut.
“Mereka dapat, tapi enggak langsung cepat dapat karena mereka harus buka rekening dulu bagi yang 1,9 juta itu. Karena ini penerima baru, KPM baru,” ujar Saifullah pada jumpa pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6).
(Def / agt)