Kementerian PU Dorong Infrastruktur Sampah Berkelanjutan Menuju 2030
Jakarta, CNN Indonesia –
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat komitmennya untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terpadu, tangguh, dan berkelanjutan hingga tahun 2030. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan manfaat berlipat, mulai dari pengurangan dampak lingkungan, peningkatan kesehatan masyarakat, hingga penguatan ketahanan iklim melalui pengembangan ekonomi sirkular.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan bahwa transformasi pengelolaan sampah menjadi sumber energi bersih merupakan langkah strategis menghadapi tantangan peningkatan quantity sampah harian di Indonesia.
Pendekatan yang ditempuh mencakup percepatan pembangunan fasilitas Waste to Power (WTE) di berbagai daerah, optimalisasi penerapan prinsip 4R (Scale back, Reuse, Recycle, Restoration), serta penyederhanaan regulasi dan penyesuaian tarif listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Menurutnya, strategi ini dirancang untuk menarik lebih banyak investasi swasta, serta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dimana proyek pengelolaan sampah diharapkan berjalan efektif tanpa terlalu membebani anggaran negara.
Pada diskusi tematik ‘From Waste to Assets: Advancing Built-in Infrastructure for Waste Control’ di World Convention Infrastructure (ICI) 2025, Jakarta, Kamis (12/6), Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, menguraikan empat pilar utama untuk mencapai goal 2030.
Keempat pilar tersebut meliputi pengembangan infrastruktur persampahan berbasis ekonomi sirkular, digitalisasi manajemen persampahan, pemanfaatan inovasi pembiayaan, dan reformasi kelembagaan yang fleksibel serta efisien.
“Kami terus berupaya mencari solusi sistemik yang berbasis information, di mana limbah tidak dianggap sebagai beban, tetapi sebagai sumber daya yang berharga,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/6).
Ia melanjutkan, untuk menuju goal 2030, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sampah. Saat ini, baru sekitar 49% permukiman yang terlayani sistem pengangkutan sampah.
“Selain itu, dari 137.000 ton sampah yang terangkut setiap harinya, sebagian besar langsung dibuang ke TPA tanpa proses pemilahan,” imbuh Dewi.
Ia memaparkan, digitalisasi menjadi kunci dalam modernisasi pengelolaan sampah, antara lain melalui platform E-Sampah dan pemanfaatan Web of Issues (IoT).
Berbagai type inovasi seperti Waste to Power, Sensible Waste Monitoring Gadget, dan kolaborasi stakeholder melalui Prolonged Manufacturer Duty (EPR) tengah dikembangkan untuk mendukung pencapaian goal 2030.
Untuk memperluas sumber pembiayaan dan mengurangi beban APBN, Kementerian PU mengoptimalkan skema pendanaan inovatif seperti KPBU, Industry to Industry (B2B), dan kerjasama operasional (KSO). Pendekatan ini juga bertujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kolaborasi antarstakeholder.
“Pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan, khususnya kolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah nasional yang lebih efisien, fashionable, dan ramah lingkungan,” tegas Dewi.
Sebagai informasi, Kementerian PU menjalankan program komprehensif yang terbagi dalam dua kategori utama. Program reguler mencakup pembangunan infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional dan Tempat Pengolahan Sampah Scale back, Reuse, Recycle (TPS-3R), serta program Padat Karya melalui Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).
Adapun program khusus meliputi pemanfaatan plastik untuk campuran aspal, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), dan implementasi sistem pengelolaan sampah Refuse Derived Gasoline (RDF). Program-program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Komitmen Kementerian PU dalam mendukung sistem pengelolaan sampah terpadu ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing international. Melalui pendekatan holistik yang menggabungkan teknologi, inovasi pembiayaan, dan kolaborasi multipihak, goal pengelolaan sampah berkelanjutan tahun 2030 diharapkan dapat tercapai secara optimum.
(tertawa/tertawa)