DPR Kritik PNBP SDA Kecil di Tengah Kaya Alam RI
Jakarta, CNN Indonesia –
Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menyoroti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) yang masih kecil. Padahal Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya.
“Coba cek Penerimaan Negara Bukan Pajak kita yang paling besar bukan dari sumber kekayaan alam. Negara yang katanya kaya raya dengan sumber kekayaan alam,” katanya dalam acara ISNU Discussion board on Funding, Business, and International Affairs di kantor PBNU, Rabu (11/6).
“Lebih dari 50 persen, hampir 60 persen Penerimaan Negara Bukan Pajak kita berasal dari struktur yang bukan sumber daya alam,” sambungnya.
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Misbakhun mengatakan PNBP justru lebih banyak diterima dari sektor lain seperti pelayanan publik dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND).
“Dari pelayanan publik, dan kemudian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penerimaan dari visa, UKT kuliah, bayar paspor, kendaraan bermotor, itu lebih banyak penerimaannya dari yang kita dapat dari sumber daya alam,” imbuhnya.
PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.
Ada empat jenis PNBP. Pertama PNBP SDA yang berasal dari hasil pemanfaatan SDA seperti migas, pertambangan mineral dan batu bara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.
Kedua, PNBP lainnya yakni penerimaan kementerian/lembaga atas kegiatan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Contohnya pengurusan paspor.
Ketiga, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sumbernya bagian pemerintah atas laba bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh BUMN dan perseroan terbatas lainnya.
Keempat, pendapatan badan layanan umum (BLU). BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang memberikan pelayanan berupa penyediaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi PNBP in line with Mei 2025 sebesar Rp115,9 triliun, atau 22,6 persen dari goal APBN. Rinciannya PNBP SDA migas Rp24,9 triliun, SDA nonmigas Rp25,7 triliun, kekayaan negara yang dipisahkan Rp10,9 triliun, PNBP lainnya Rp37,2 triliun, dan BLU Rp17,1 triliun.
(FBY/AGT)