DPR Akan Panggil Kemenhub dan Aplikator soal Potongan Ojol 20 Persen
Jakarta, CNN Indonesia –
Komisi V DPR akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan aplikator untuk meminta penjelasan soal potongan 20 persen terhadap mitra ojek on-line (ojol).
Ketua Komisi V Lasarus mengatakan telah menerima sejumlah laporan dari asosiasi motive force ojol, termasuk pemotongan hingga 50 persen. Dia berkata perlu meminta penjelasan dari perusahaan aplikator dan Kemenhub sebagai regulator.
“Kami akan lihat setelah ini kami rapim untuk menentukan hari apa kami akan memanggil aplikator dengan pihak kementerian,” kata Lasarus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/5).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Lasarus menilai pengawasan yang dilakukan Kemenhub selama ini lemah. Oleh karena itu, Komisi V ingin meminta pertanggungjawaban dan penjelasan Kemenhub.
Untuk aplikator, Komisi V DPR mau meminta penjelasan soal pemotongan biaya hingga 50 persen. Komisi V melihat ada potensi pelanggaran atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022.
“Akan kami konfirmasi nanti bukti-bukti yang ada itu kepada pemerintah maupun juga pada pihak aplikator,” ujarnya.
Lasarus mengaku belum bisa menentukan kapan waktu pemanggilan. Dia membuka kemungkinan pemanggilan dilakukan sebelum reses dimulai pekan depan.
Sebelumnya, Komisi V DPR mengundang 66 asosiasi motive force ojol. Mereka menampung kegusaran para motive force ojol atas potongan biaya dari aplikator.
Dalam pertemuan itu, Irfan, perwakilan Lintas Gadjah Mada, mengatakan aplikator tak sekadar memotong biaya perjalanan yang diterima motive force. Dia menyebut motive force dipaksa berlangganan program slot agar bisa mendapatkan pesanan.
“Akhirnya motive force yang tidak ikut program itu jadi sepi, jadi anyep, enggak dapat order dia. Dipotong 20 persen plus disuruh bayar Rp3-Rp20 ribu, apa enggak dajal itu?” ucap Irfan pada rapat dengar pendapat Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (21/5).
(DHF/PTA)