Aplikator soal Ojol Jadi Karyawan: Berisiko, Pengurangan Jumlah Motive force
Jakarta, CNN Indonesia –
Perusahaan transportasi on-line buka suara soal desakan driver ojol agar mereka bisa diangkat menjadi karyawan tetap.
Mereka menyebut pengangkatan motive force mitra menjadi karyawan berpotensi mengakibatkan pengurangan motive force.
Menurut Trade Building Consultant inDrive Ryan Rwanda, mengangkat karyawan berarti membuat perusahaan harus menanggung biaya lebih.
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Salah satunya, biaya jaminan sosial dan hak-hak karyawan lain sesuai perundang-undangan.
“Perubahan standing menurut saya akan sedikit berisiko dikarenakan adanya kemungkinan, kalau dari sisi saya sebagai direktur bisnis, akan ada kemungkinan pengurangan jumlah general motive force,” kata Ryan saat berdiskusi dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Aroem Resto & Cafe Jakarta, Senin (19/5).
Dia berkata inDrive sudah menggelar beberapa diskusi merespons persoalan ini. Hasilnya, para motive force ojol di inDrive juga menyatakan tidak sepakat dengan perubahan standing menjadi karyawan.
Hal senada disampaikan Leader of Public Affairs Clutch Indonesia Tirza R. Munusamy. Dia menyampaikan muruah perusahaan transportasi on-line adalah fleksibilitas.
Dia khawatir fleksibilitas akan terganggu bila perusahaan harus menjadikan ojol karyawan tetap. Ada beberapa konsekuensi yang akan terjadi, termasuk pengurangan motive force.
“Apa yang akan terjadi? Kalau dari analisa kami itu tiga hal yang akan terjadi. Satu, seperti tadi teman-teman sudah utarakan, pasti (jumlah motive force ojol) tidak akan bisa sebanyak saat ini,” ucap Tirza.
Govt Members of the family Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf juga menyampaikan ketidaksetujuan atas tuntutan perubahan standing ojol menjadi karyawan tetap.
Dia berkata perusahaan akan menanggung biaya lebih besar dan berdampak pada pengurangan motive force. Rafi lebih sepakat dengan rencana pemerintah menetapkan ojol sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Ketika mereka masuk ke dalam UMKM, kemandirian itu pasti juga menjadi salah satu kepentingan bisa terus dilakukan oleh mitra pengemudi kita,” ujarnya.
Sejumlah asosiasi motive force ojol berencana melakukan aksi mogok pada Selasa (20/5). Mereka akan mematikan aplikasi dan tidak melayani penumpang.
Dalam aksi itu, mereka menuntut meminta Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022.
Para ojol juga mendesak Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator.
Selain itu, menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen. Mereka juga meminta revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi.
Tuntutan kelima adalah keadilan dalam menentukan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
(Def / agt)