Information Kemiskinan RI Financial institution Dunia-BPS Beda 147 Juta Orang, Apa Sebabnya?

Jakarta, CNN Indonesia –

Ada beda knowledge jumlah kemiskinan masyarakat Indonesia versi Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (Bps).

Financial institution Dunia melalui Macro Poverty Outlook mencatat 171,8 juta warga Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada 2024. Dengan angka itu, berarti  lebih dari 60,3 persen penduduk RI hidup miskin.

Di sisi lain, BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia hanya 8,57 persen atau 24,06 juta jiwa in step with September 2024.

Artinya, ada selisih angka kemiskinan sampai 147,74 juta antara versi Financial institution Dunia dengan hasil perhitungan BPS.

Unit Kerja Kepala Statistik Bidang Media dan Komunikasi (UKK Media) BPS Eko Rahmadian mengakui ada selisih atau perbedaan angka kemiskinan versi BPS dengan Financial institution Dunia yang cukup besar

“Perbedaan angka ini memang terlihat cukup besar, namun penting untuk dipahami secara bijak bahwa keduanya tidak saling bertentangan,” katanya dalam rilis resmi, Jumat (2/5).

Ia mengatakan perbedaan besar terjadi imbas adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan Financial institution Dunia dan BPS.

“Dan untuk tujuan yang berbeda,” tegasnya.

Eko menjelaskan Financial institution Dunia punya 3 pendekatan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara world. Pendekatan itu katanya, bukan standar untuk masing-masing negara, melainkan sebagai perbandingan tingkat kemiskinan antarnegara.

Pendekatan pertama, Garis kemiskinan internasional untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem sebesar US$2,15 in step with kapita in step with hari. KeduaUS$3,65 in step with kapita in step with hari untuk negara berpenghasilan menengah (LMIC).

Sedangkan pendekatan ketiga milik Financial institution Dunia adalah US$6,85 in step with kapita in step with hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas alias Negara berpenghasilan menengah atas (UMIC). Nah, berkaitan dengan pendekatan ini, Indonesia masuk kelompok ketiga.

“Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP atau Paritas Daya Pembelianyaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dolar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli,” tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Namun tambahnya, masyarakat awam kerap salah paham dalam membaca knowledge Financial institution Dunia. Pasalnya, mereka langsung mengalikan dengan kurs dolar AS sekarang.

Padahal, US$1 PPP yang dipakai pada 2024 setara Rp5.993,03.

Indonesia baru masuk dalam golongan UMIC sehingga diperbandingkan dengan pendekatan ketiga, yakni US$6,85 PPP. Angka ini muncul dari median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah atas, bukan kebutuhan dasar penduduk Indonesia secara spesifik.

Sedangkan Penghasilan Nasional Kotor (GNI) in step with kapita Indonesia baru US$4.870 pada 2023, capaian itu hanya sedikit di atas batas bawah kategori UMIC yang rentang nilainya US$4.516-US$14.005 alias cukup lebar. Otomatis, jumlah penduduk miskin Indonesia cukup tinggi jika menggunakan pendekatan Financial institution Dunia.

“Financial institution Dunia juga menyarankan agar tiap negara menghitung garis kemiskinan nasional (Garis Kemiskinan Nasional) masing-masing, disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara,” jelas Eko.

“BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Biaya Kebutuhan Dasar (CBN). Jumlah rupiah minimal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan,” tambahnya.

Garis Kemiskinan BPS dihitung berdasarkan pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan, bukan pendapatan.

Ini didapat dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret knowledge pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat selama dua kali setahun, yakni pada Maret dan September.

Komponen makanan mengacu pada standar konsumsi minimum 2.100 kilokalori in step with orang in step with hari dan disusun dari komoditas umum, seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, serta sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia.

Sedangkan nonmakanan mencakup kebutuhan minimal untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

BPS mengklaim garis kemiskinan yang mereka hitung sudah mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan.

“Pada September 2024, Garis Kemiskinan Nasional in step with kapita tercatat Rp595.242 in step with bulan … Garis Kemiskinan berbeda untuk setiap provinsi, sebab Garis Kemiskinan dan rata-rata anggota rumah tangga miskin untuk setiap provinsi berbeda … Secara mikro, angka ini tidak bisa langsung diartikan sebagai batas pengeluaran orang in step with orang,” tuturnya.

“Sebagai contoh, di DKI Jakarta garis kemiskinan in step with kapita pada September 2024 adalah Rp846.085 in step with bulan. Jika ada satu rumah tangga dengan lima anggota (ayah, ibu, dan tiga balita) maka tidak tepat diasumsikan bahwa kebutuhan atau pengeluaran ayah sama dengan balita. Karena konsumsi terjadi dalam satu rumah tangga, pendekatan yang lebih tepat adalah melihat garis kemiskinan rumah tangga,” sambung Eko.

Ia mencontohkan garis kemiskinan rumah tangga di DKI Jakarta adalah Rp4.230.425 in step with bulan. Angka tersebut diklaim lebih representatif untuk memahami kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin.

Penduduk yang berada di atas garis kemiskinan juga belum tentu otomatis tergolong sejahtera atau bahkan kaya. Masih ada kelompok rentan miskin, menuju kelas menengah, kelas menengah, baru masuk kelas atas.

Consistent with September 2024, persentase kelompok miskin adalah 8,57 persen alias 24,06 juta jiwa. Sedangkan kelompok rentan miskin 24,42 persen (68,51 juta jiwa); menuju kelas menengah 49,29 persen (138,31 juta jiwa), kelas menengah 17,25 persen (48,41 juta jiwa), dan kelas atas 0,46 persen (1,29 juta jiwa).

“Dengan memahami konsep garis kemiskinan yang benar, maka kemiskinan tidak dapat diterjemahkan sebagai pendapatan in step with orang, bahkan tidak bisa diartikan sebagai gaji Rp20 ribu/hari bukan orang miskin,” tutup BPS.

(SKT/AGT)