3 Alasan Bos BI Pede Ekonomi RI ‘Kebal’ Gejolak Perang Tarif
Jakarta, CNN Indonesia –
Bos Bank Indonesia (DUA) Perry Warjiyo mengungkapkan 3 alasan ekonomi Indonesia ‘kebal’ atas dampak gejolak perang tarif dunia.
“Ada 3 hal yang mendasari kami, keyakinan kami, optimisme kami bahwa stabilitas eksternal ekonomi Indonesia cukup kuat dalam menghadapi gejolak world,” ujar Perry dalam Konferensi Pers KSSK secara digital, Kamis (24/4).
PertamaBI memperkirakan defisit transaksi berjalan masih tergolong rendah. Kisarannya adalah 0,5 persen sampai 1,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Ia turut membandingkan dengan negara berkembang lainnya. Perry mengatakan Pasar Berkembang dan negara berkembang masih akan tetap memiliki stabilitas eksternal yang kuat asalkan defisit transaksi berjalan tak lebih dari 3 persen.
Alasan kedua adalah pemenuhan dari sisi surplus transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan Indonesia diklaim bisa ditambal dari portofolio inflows hingga penanaman modal asing.
“Termasuk juga dampak positif dari kebijakan pemerintah untuk devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Jadi, defisit transaksi berjalan kami meyakini dapat dipenuhi dari surplus transaksi modal dan finansial sehingga secara keseluruhan neraca pembayaran akan surplus,” tuturnya.
Ketiga, BI menegaskan cadangan devisa yang dimiliki Indonesia juga tinggi. Ini turut memastikan stabilitas eksternal ekonomi Indonesia cukup kuat dalam menghadapi gejolak world.
Perry melaporkan cadev Indonesia menyentuh US$157,1 miliar consistent with akhir Maret 2025. Jumlah itu setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor ditambah untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Bos BI itu menekankan jumlah cadev yang dikantongi Indonesia jauh di atas standar kecukupan internasional yang hanya 3 bulan impor.
“Tiga pertimbangan tadi yang menyimpulkan optimisme kami bahwa ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dalam menghadapi gejolak world, kuat,” tegas Perry.
Indonesia masih belum lepas dari cengkeraman tarif resiprokal 32 persen yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump. Namun, tim delegasi Indonesia sudah melakukan serangkaian proses negosiasi dengan jajaran anak buah Trump.
Proses negosiasi tersebut dilakukan di tengah masa penundaan tarif Trump selama 90 hari sejak 9 April 2025.
(SKT/SFR)