DPR Usul Ojol Dapat BPJS Kesehatan: Iurannya Dibayar APBN

Jakarta, CNN Indonesia –

DPR RI mengusulkan para motive force ojek on-line (ojol) mendapatkan BPJS Kesehatan yang iurannya dibayar langsung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Usul ini disampaikan Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani saat menerima audiensi Koalisi Ojol Nasional (KON). Ia mencatat tuntutan para pengemudi yang ingin mendapatkan kepastian hukum dari negara, termasuk mengenai hak-haknya.

“Perlindungan sosial yang minimum BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, itu harus punya, harus diberikan. Masa yang Rp35 ribu (iuran BPJS) saja gak bisa dibayar (oleh pemerintah)?” kata Netty dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (23/4).

“Sebetulnya Komisi IX sudah punya komitmen bahwa kita ingin memasukkan ojol dalam penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayari oleh APBN,” tegasnya.

Ia mengatakan perlindungan sosial dibutuhkan bagi pengemudi on-line, apalagi roda dua. Terlebih, apa yang terjadi di jalan raya selama ini menjadi tanggungan masing-masing motive force, mulai dari motor rusak sampai kecelakaan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai apa yang dirasakan ojol sekarang ini merupakan bentuk ketidakadilan. Di lain sisi, aplikator mengantongi untung dari jerih payah pengemudi.

“Kalau dibayar oleh pemerintah (iuran BPJS Kesehatan) Rp35 ribu, (motive force ojol) tenang,” ucapnya.

“Kita akan kawal, artinya regulasi (ojol) memperjelas standing, (memberi) perlindungan sosial. Kan perlu ya ada perlindungan sosial? Ada 96 juta warga kita yang masuk PBI, dibayari oleh APBN dan juga APBD. Kenapa tidak jika memang ojol ini masuk kategori yang perlu dibayari sebagai penerima bantuan iuran? Nanti regulasinya juga kita dorong,” janji Netty.

Sementara itu, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu menanyakan kepada para motive force ojol tentang kepastian standing yang dimaksud. Ia ingin memperjelas tuntutan ojol, apakah tetap bertahan sebagai mitra atau ingin diangkat sebagai karyawan.

Ia melihat ada perbedaan suara di lapangan, termasuk aspirasi motive force ojol yang meminta diangkat sebagai karyawan oleh aplikator. Sedangkan tuntutan Koalisi Ojol Nasional adalah tetap ingin berstatus mitra.

“Teman-teman mau bicara karyawanisasi atau tetap dalam posisi ini? Tetap posisi mitra, tidak menjadi karyawan? Karena di luar sana ada pembelahan. Ada yang minta jadi karyawan, ada yang tetap menjadi mitra,” tanya Adian dalam RDPU.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menanyakan apa payung hukum yang dituntut para motive force ojol. Adian menjelaskan ada banyak aturan sebagai payung hukum di Indonesia, tapi kekuatannya berbeda-beda.

Para pengemudi ojek on-line ternyata menuntut revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Meski tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, Adian menegaskan tak ada masalah dan DPR RI bakal tetap mencatatnya sebagai tuntutan motive force.

[Gambas:Video CNN]

(SKT/AGT)