Prabowo Siapkan Jatah 2.000 Rumah Subsidi Buat Motive force Ojol
Jakarta, CNN Indonesia –
Presiden Prabowo Subianto akan memberikan jatah 2.000 rumah subsidi untuk pengendara atau driver ojek online (ojol) dan taksi on-line yang tergabung di Gojek.
Kebijakan itu telah diputuskan dalam pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Patrick Walujo.
“Kita mulai kebaikan untuk 1.000 (pengendara ojol) roda dua, 1.000 (pengendara taksi on-line) roda empat,” kata Maruarar pada jumpa pers di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (8/4).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Maruarar menjelaskan motive force ojol dan taksi on-line menjadi prioritas penerima rumah subsidi sesuai arahan Prabowo. Dia berkata Prabowo ingin masyarakat yang bekerja di sektor casual juga bisa membeli rumah subsidi.
Dia mengatakan memang ada tantangan di balik kebijakan ini. Salah satunya meyakinkan perbankan untuk memberikan pinjaman kepada pekerja yang tak punya penghasilan tetap.
Pada kesempatan itu, Patrick juga sudah berkomunikasi dengan Direktur Client & Industrial Lending PT Financial institution Tabungan Negara Tbk. Hirwandi Gafar. Patrick mengatakan beberapa mekanisme yang memungkinkan motive force ojol dan taksi on-line mencicil rumah.
“Selanjutnya itu akan dipotong setiap hari langsung masuk ke tabungan mitra yang ada di Gopay,” ujar Patrick.
Dia menjelaskan ada beberapa syarat bagi motive force ojol dan taksi on-line bisa ikut program perumahan ini. PertamaGojek akan menyaring penerima manfaat dari produktivitas mereka mengantar jemput penumpang.
Selain itu, Gojek akan melihat penghasilan rata-rata motive force tersebut. Jika layak, motive force itu akan direkomendasikan mengikuti KPR rumah subsidi.
“Karena semua transaksi itu terekam secara virtual, kita bisa melihat siapa yang mempunyai kemampuan finansial untuk bisa ikut program KPR,” ucapnya.
1.000 rumah untuk wartawan
Maruarar juga menggelar rapat dengan Menteri Komunikasi dan Virtual Meutya Hafid hari ini. Mereka membahas rencana jatah 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.
Dia mengatakan syarat wartawan mendapatkan rumah subsidi adalah bergaji Rp7 juta untuk lajang dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah. Dia memastikan jatah rumah untuk wartawan bukan dalam rangka meredam kritik media massa.
“Wartawan itu bagian dari pilar demokrasi. Demokrasi harus tetap terjaga, tapi bagaimana tugas negara memperhatikan warga, buruh tani, nelayan, pekerja migran, guru. Tapi masalah demokrasi, ada yang salah, dikritik,” ucap Maruarar.
(Def / agt)