Kampus Tak Boleh Dikelola Berdasar Relasi Kelompok
Jakarta, CNN Indonesia –
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan perguruan tinggi saat ini berada dalam generation kualitas dan bukan lagi sekadar menjalankan rutinitas.
Haedar mengatakan akreditasi dan perangkingan menjadi standar formal yang mencerminkan mutu institusi pendidikan tinggi.
Ia mencontohkan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang sering bergantian masuk dalam 10 besar kampus terbaik nasional, serta diakui dalam pemeringkatan internasional.
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
“Kampus harus dikelola secara fashionable, efisien, efektif, dan berorientasi tujuan. Tidak boleh dikelola secara non-public, berdasarkan relasi, keluarga, atau kelompok,” ujarnya saat mengisi kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Minggu (6/4), dikutip dari Di antara.
Haedar juga menekankan pentingnya tata kelola kampus berbasis keahlian dan profesionalisme.
Ia mendorong agar kampus selalu bergerak maju dan progresif setiap tahun. Dosen yang memperoleh gelar doktor dan profesor diharapkan juga meningkatkan kontribusi dalam riset dan pengabdian, bukan hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban.
“Kalau tidak, dosen hanya akan menjadi beban. Kampus juga harus membangun ekosistem riset yang produktif, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Ia menyebut universitas-universitas di Jepang seperti Nara College sebagai contoh kekuatan riset yang patut dicontoh. Unismuh, menurutnya, dapat mengembangkan riset sosial yang relevan dengan time table kemajuan bangsa.
Haedar mengingatkan pentingnya komitmen seluruh civitas akademika terhadap nilai-nilai Muhammadiyah.
“Kampus bukan sekadar tempat mencari pekerjaan, tetapi ruang pengabdian dan ibadah. Harus ada komitmen ke-Muhammadiyahan yang kuat,” ujarnya.
Kemandirian Muhammadiyah daerah
Dalam kesempatan lain, Haedar mengatakan, kemandirian keuangan Muhammadiyah di wilayah atau daerah adalah kekuatan sejati, karena pusat tidak mensubsidi pembangunan fisik.
“Pusat tidak mensubsidi kecuali daerah-daerah terpencil. Wilayah seperti Sulsel memang tumbuh dari kekuatan sendiri,” kata Haedar menanggapi Pencanangan Pembangunan Gedung Pengembangan SDM Muhammadiyah Sulsel di Makassar.
Haedar menyebut pembangunan gedung yang dirancang menjulang 13 lantai tersebut yang ditargetkan selesai dalam waktu satu setengah tahun, sepenuhnya berasal dari dana inside Muhammadiyah di wilayah dan daerah, serta dukungan sukarela dari berbagai pihak.
“Kebutuhan dana pembangunan gedung itu sekitar Rp74 miliar. Ini menunjukkan kemandirian keuangan Muhammadiyah di wilayah atau daerah adalah kekuatan sejati, karena tidak disubsidi pusat, hanya daerah terpencil saja yang mendapatkan bantuan pembangunan fisik,” ujarnya.
(Dari/antara/from)