Luhut Klaim Prabowo Setujui Circle of relatives Place of job Berdiri: Semua Harus Setuju
Jakarta, CNN Indonesia –
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah tengah mengebut pembentukan kantor keluarga.
“Semua (harus setuju pembentukan kantor keluarga), bukan soal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Semua, kita, harus setuju,” tegas Luhut di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).
“Kalau yang mau taruh duitnya (di kantor keluarga) setuju, kan itu yang paling penting,” imbuhnya.
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Luhut menegaskan Presiden Prabowo Subianto sudah memberi lampu hijau pembentukan kantor keluarga. Oleh karena itu, pihaknya akan segera menyiapkan urusan teknis.
Ia mengatakan akan ada tim dari DEN serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menindaklanjuti hal tersebut. Luhut berharap pembahasannya bisa selesai dalam waktu seminggu ke depan.
Setelah itu, hasil pembahasan teknis dilaporkan ke Presiden Prabowo. Ketua DEN Luhut memperkirakan kantor keluarga bakal terbentuk dalam beberapa bulan mendatang.
“Kita harapkan ya dalam beberapa bulan ke depan (kantor keluarga resmi dibentuk). Karena Presiden (Prabowo) sudah memberikan 'teruskan' waktu bertemu di Istana itu. Jadi, kita tinggal teknis,” bebernya.
“Kita nanti laporkan ke Presiden (Prabowo). Kalau presiden perintah menjalankan (membentuk kantor keluarga), ya kita menjalankan,” tambah Luhut.
Proposal formasi kantor keluarga sudah didengungkan Luhut sejak menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di technology Presiden ke-7 Joko Widodo. Luhut pertama kali mengungkapkannya ke publik pada 5 Juni 2024, saat dirinya dipanggil Badan Anggaran DPR RI bersama para menko lain.
Jokowi bahkan sudah memasang goal potensi pengelolaan dana US$500 miliar atau sekitar Rp8.178,8 triliun (asumsi kurs Rp16.357 in keeping with dolar AS) dari pembentukan circle of relatives place of job. Ini akan didapat dari kekayaan orang tremendous kaya alias tremendous kaya.
Secara sederhana, kantor keluarga merupakan perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya. Ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar-generasi.
Bali menjadi salah satu wilayah yang akan dipilih untuk mendirikan kantor keluarga. Sedangkan opsi lainnya adalah di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Di lain sisi, kantor keluarga dirasa bakal berdampak pada penerimaan negara. Ini karena penempatan dana orang tremendous kaya di kantor keluarga akan bebas pajak.
Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa bahkan mengaku kasihan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia berpendapat seharusnya pemerintah tak terus-menerus mengobral insentif fiskal untuk menarik investasi asing.
“Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal,” ucap Suharso di Kompleks DPR RI pada Juli 2024 lalu.
“Menurut saya, itu lebih bagus memberikan hal yang seperti itu (kemudahan lain) dibandingkan insentif fiskal. Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio-nya naik, tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal,” sambungnya.
(AGT/SKT)