Mentan Ungkap Penyebab Meals Property Gagal

Jakarta, CNN Indonesia –

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan alasan utama kegagalan program lumbung pangan (Estate Food) di Indonesia.

Menurutnya, pendekatan yang selama ini diterapkan tidak holistik. Hal ini dinilai menyebabkan proyek-proyek besar seperti program cetak sawah 1 juta hektare (ha) dan pengembangan lahan pertanian di Merauke tidak berjalan sesuai harapan.

Amran menjelaskan salah satu kesalahan utama dalam implementasi meals property adalah sistem pengelolaannya yang parsial dan kurang melibatkan teknologi secara berkelanjutan.

Ia menyoroti bagaimana lahan pertanian skala besar diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, tetapi setelah itu ditinggalkan tanpa dukungan teknologi yang memadai.

“Kenapa gagal Property Meals? Kenapa gagal sejuta hektar? Kenapa gagal semua? Karena pendekatannya parsial, enggak holistik,” ujar Amran dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Kementan, Jakarta Selatan, Senin (10/3).

Ia mencontohkan, ada keluarga yang mendapatkan lahan hingga 1.000 hektare, bahkan di Merauke ada yang mencapai 10 ribu hektare.

Namun, setelah lahan tersebut dibuka, pengelolaannya tidak dilakukan secara trendy dan berkelanjutan. Akibatnya, proyek-proyek tersebut tidak bisa berjalan sesuai goal yang diharapkan, bahkan hingga puluhan tahun.

“Kita datang, kemudian ditinggal tanpa teknologi, ya 50 tahun enggak selesai,” tambahnya.

Sebagai solusi, Amran menyebut Indonesia perlu melakukan transformasi dari sistem pertanian tradisional ke pertanian trendy.

Ia menilai optimalisasi lahan harus dilakukan dengan pendekatan berbasis teknologi, serta melibatkan generasi muda untuk mengelola pertanian secara lebih efisien.

“Makanya gagasan kami transformasi tradisional ke trendy. Ini optimasi, ada lahan milenial dan teknologi. Teknologi masuk, Kadin bisa arrange katakan 5.000-10 ribu hektare, kita ingin sejajar dengan Amerika, China, Jepang,” jelasnya.

Selain itu, Amran juga menyebut perlu dukungan peralatan pertanian canggih untuk meningkatkan produktivitas. Menurutnya, pemerintah perlu mengalokasikan dana besar untuk menyediakan alat-alat pertanian bagi generasi muda, baik secara free of charge maupun dengan skema pembayaran bertahap.

“Alat ini beli Rp10 triliun, bagikan ke generasi muda, free of charge. Sekarang free of charge, mungkin nanti 50 persen atau 70 persen bayar, karena dilatih entrepreneurship,” ujarnya.

(ldy/sfr)