Tak Boleh Ada Lobi Politik dalam Pemilihan Dirut BJB
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan pemilihan direktur utama baru PT Financial institution Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) pengganti Yuddy Renaldi, harus bebas dari lobi dan intervensi politik.
Independensi tersebut, kata Dedi, untuk menjaga integritas BUMD milik Jabar tersebut. Integritas itu yang diyakini membuat BJB bisa terus tumbuh menjadi financial institution terpercaya di seluruh Indonesia, bukan hanya Jabar.
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
“Karena yang namanya financial institution itu harus independen. Saya sampaikan bahwa tidak boleh ada langkah-langkah politik Intervensi-intervensi politik, lobi-lobi politik untuk kepentingan pemilihan dirut Financial institution BJB,” kata Dedi, Rabu (5/3).
Dedi menyatakan pihaknya memberikan kewenangan penuh pada lembaga yang memiliki otoritas, untuk melakukan seleksi terhadap calon dirut Financial institution BJB dengan harus ada sedikitnya empat sampai lima kualifikasi yang harus dipenuhi.
“Latar belakangnya bisa dari mana saja,” ujar dia di Gedung Pakuan Bandung.
Kualifikasi Dirut Baru BJB
Kualifikasi pertama adalah calon Dirut BJB harus bisa restrukturisasi jabatan di BUMD untuk menjadi lembaga yang ramping, mulai dari komisaris, direksi sampai manajerial tanpa ada wakil-wakil atau istilah lainnya.
“BJB ke depan itu harus jadi lembaga yang ramping, tidak terlalu banyak orang. Jumlah direkturnya cukup tiga orang. Komisarisnya cukup tiga orang. Strukturnya tidak boleh ada wakil-wakil,” tuturnya.
“Saya tidak tahu istilah perbankannya apa, kalau dalam bahasa saya tidak boleh lagi ada wakil direktur, wakil manajer tidak boleh. Cukup satu saja direktur, manajer itu yang pertama,” ia menegaskan.
Kualifikasi kedua adalah calon Dirut baru BJB harus mampu strukturisasi sumber daya manusia (SDM), dengan SDM yang dianggap tidak mumpuni di BJB harus berani diputus sebagai bagian membangun kredibilitas lembaga perbankan.
Hal tersebut juga diungkapkan Dedi, sebagai antisipasi adanya SDM pegawai di BJB sebagai “titipan” para pejabat.
“Karena BJB itu bukan sekretariat daerah, tapi lembaga perbankan independen yang harus dijaga kredibilitasnya karena ini adalah lembaga yang sudah menjadi lembaga cross public,” ucapnya.
“Jadi jumlah orangnya harus dirampingkan jangan terlalu banyak pilihlah orang-orang yang memiliki standardisasi layanan yang kuat,” Dedi menegaskan.
Ketiga, ujar Dedi pula, Dirut BJB baru harus mampu menurunkan biaya operasional yang terlalu tinggi, karena hal tersebut menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran.
“Dia harus efisien sehingga dalam bahasa saya, biaya operasionalnya minimum 45-50 persen dari general regulasi yang ada di BJB,” ujarnya.
Lebih jauh ke …