Menpar Lobi Resort-Restoran Tak PHK Massal Meski Ada Efisiensi Anggaran
Jakarta, CNN Indonesia –
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana lobi hotel dan restoran agar tak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Ancaman PHK massal mengintai usai Presiden Prabowo Subianto memerintahkan efisiensi, termasuk kegiatan perjalanan dinas ke sejumlah daerah. Ini membuat pelaku usaha di sektor Assembly, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) teriak.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Perhimpunan Resort dan Restoran Indonesia (PHRI),” katanya selepas rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
“Memang ada dampak (efisiensi anggaran), tapi kami rasa itu akan sementara. Perkiraan kami belum ada rencana PHK,” tegas Widiyanti.
Meski begitu, Widiyanti berjanji akan mengklarifikasi ulang kepada PHRI. Ini dilakukan demi menjaga agar tak ada PHK di sektor lodge dan restoran.
Sektor MICE dalam bahaya usai terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan efisiensi Rp306,69 triliun.
Ada dua pos utama yang diincar Prabowo, yaitu penghematan belanja kementerian/lembaga (Okay/L) Rp256,1 triliun dan pemotongan alokasi dana switch ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.
Kepala Middle Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menilai sebenarnya upaya menghapus general kegiatan perjalanan dinas bukan opsi ultimate. Alasannya, sektor MICE masih menjadi penyumbang kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Ia menyarankan pemerintah mengevaluasi time table perjalanan dinas, kemudian menyisakan yang betul-betul esensial dan memberikan nilai tambah. Efisiensi pada akhirnya bisa dicapai tanpa harus mengorbankan sektor-sektor pendukung perekonomian, apalagi mengancam penurunan kualitas layanan publik.
Di lain sisi, sektor MICE mau tak mau mesti beralih fokus pada wisatawan lain. Rizal menyarankan pemerintah tetap menndukung pariwisata lokal, misalnya dengan memberikan insentif untuk pelaku usaha.
(SFR/SKT)