BPK Ungkap Uang Negara Sering Mengendap di Financial institution
Jakarta, CNN Indonesia –
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan uang negara selama ini ternyata banyak mengendap di bank.
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK Ahmad Adib Susilo menyebut kasus tersebut terjadi di pemerintah daerah. Ini menyangkut dana switch ke daerah (TKD) yang dianggarkan Rp919 triliun pada 2025 ini.
“Ini selalu menjadi isu yang perlu dikawal, karena Kementerian Keuangan juga pernah dulu mensinyalir bahwa banyak anggaran daerah itu yang diendapkan dalam perbankan, sehingga gak berputar dananya,” ungkapnya dalam Seminar Nasional di Perbanas Institute Jakarta, Kamis (27/2).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
“Jadi, pemerintah pusat mentransfer dana ke daerah, tapi tidak diputar sehingga gak bisa mendukung pertumbuhan daerah. Disimpan di dalam perbankan, nah itu kondisi yang perlu dicermati,” pesan Adib.
Adib menegaskan switch ke daerah sejatinya difokuskan agar belanja bisa lebih efektif. Pemerintah juga ingin memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan strategi besar pemerintah daerah (pemda).
BPK mengatakan dugaan kasus uang yang diendapkan di perbankan itu terus menjadi pembahasan. Adib mengklaim temuan ini kerap terlihat saat menyusun maupun mengevaluasi APBN.
Tak ada penjelasan pasti apakah ada sanksi atau teguran menyusul dugaan pengendapan uang negara tersebut.
Di lain sisi, TKD tahun ini terkena pemotongan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Belanja kementerian/lembaga (Ok/L) mesti dihemat Rp256,1 triliun. Sedangkan alokasi dana switch ke daerah dipotong Rp50,59 triliun.
(AGT/SKT)