Mampukah Danantara Bantu Prabowo Genjot Ekonomi Indonesia?
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2). Badan ini diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi Domestik.
Dalam peluncuran Danantara, Prabowo menekankan Danantara bukan hanya sekadar badan pengelola investasi tapi juga akan menjadi instrumen pembangunan nasional yang menyelesaikan berbagai tantangan yang selama ini dihadapi Indonesia.
“Itulah sebabnya peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting, karena Danantara bukan sekadar badan pengelolaan investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan kekayaan Indonesia,” ujarnya di Istana Negara, Senin (24/2).
Prabowo juga menekankan bahwa Danantara juga akan menjadi kunci Indonesia menjadi negara maju. Pasalnya, lembaga ini bukan hanya sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
“Saya yakin dan percaya, Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat, dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita,” jelasnya.
Danantara sendiri akan dipimpin oleh Rosan Perkasa Roeslani sebagai kepala badan dan dibantu oleh Dony Oskaria dan Pandu Sjahrir untuk mengelola anggaran sebesar Rp14 ribu triliun.
Selain itu, Prabowo juga sangat yakin Danantara akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) atau dana kekayaan negara terbesar di dunia dengan besaran aset mencapai ribuan triliun tersebut.
“Hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan overall aset lebih dari US$900 miliar, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia,” ujar Prabowo.
Lalu, mampukan Danantara terbangkan ekonomi RI?
Analis Senior Indonesia Strategic and Financial Motion Establishment Ronny P Sasmita mengatakan dampak Danantara terhadap perekonomian akan terlihat apabila sudah berjalan. Ia menduga akan ada kontribusi dari lembaga ini, tapi besarannya harus menunggu pelaksanaannya.
“Pertanyaannya akan membantu pertumbuhan atau tidak, akan sangat tergantung pada Efek Pengganda yang ditimbulkan dari setiap investasi Danantara. Apakah investasinya akan membuka banyak lapangan kerja dan melibatkan pihak ketiga atau swasta, atau justru sedikit lapangan kerja dan cuma menguntungkan segelintir pihak,” ujarnya kepada Cnnindonesia.com.
Namun, apabila melihat tujuan Prabowo bahwa Danantara akan menjadi SWF, maka Ronny menduga dampak ke perekonomian akan sangat kecil. Karenanya, goal pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen dinilai masih sangat jauh untuk bisa tercapai.
“Intinya, kalau logikanya SWF, ya cari cuan dari aktivitas investasi, yang sifatnya lebih banyak di portofolio finansial. Jadi jika murni SWF begitu, imbas ekonomi riilnya sangat kecil,” imbuhnya.
Menurut Ronny, meskipun nantinya banyak proyek yang digarap oleh Danantara tidak akan bisa menjadi motor utama penggerak perekonomian. Sebab, proyek pemerintah dan BUMN lainnya berkurang karena tertunda imbas efisiensi.
“Jadi imbasnya netral, karena relokasi anggaran aja sifatnya. Tak ada investasi baru. Jadi yang bisa diharapkan dari sisi multiplier effectnya,” kata Ronny.
Ronny mencontohkan banyak negara yang pernah berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan China, namun bukan karena SWF, melainkan berkat Penanaman Modal Asing dan ekspor negara tersebut.
Pasalnya, SWF adalah dana atau investasi yang tujuannya lebih banyak masuk ke sektor finansial dalam bentuk akuisisi dan pembelian saham. Jarang sekali masuk ke investasi riil sehingga dampaknya akan sangat kecil ke perekonomian.
“Jarang SWF yang turun langsung ke investasi riil, masuknya dari pasar fairness, sehingga imbasnya tidak langsung dan lama. Kalau investasi di infrastruktur, sulit, karena itu area pemerintah, bukan SWF,” jelasnya.
Bersambung ke halaman berikutnya…