Apakah Pegawai BUMN Termasuk PNS? Ini Bedanya
Jakarta, CNN Indonesia –
Banyak orang tertarik menjadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alasannya dievaluasi sebagai pekerjaan yang aman dengan gaji yang menjanjikan. Tetapi banyak orang masih bingung tentang keduanya.
Apakah pegawai BUMN termasuk PNS? BUMN adalah perusahaan yang sebagian modalnya dimiliki oleh negara yang menggunakan pengikatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Sementara PNS merupakan pegawai sipil yang bekerja di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah yang standing kepegawaiannya diatur oleh undang-undang dan Peraturan Pemerintah (PP).
Pegawai BUMN bukan termasuk PNS
Apakah pegawai BUMN termasuk PNS? Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, standing pegawai BUMN sama dengan pegawai negeri, seperti merujuk PP Nomor 10 Tahun 1983.
Kemudian pemerintah memisahkan secara tegas standing kepegawaian antara pegawai BUMN dan PNS melalui PP Nomor 45 Tahun 2005. Artinya, kini pegawai BUMN bukan termasuk PNS.
Kontrak pegawai BUMN adalah menggunakan pengikatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang akan membantu kedua belah pihak menyelesaikan masalah atau perselisihan dalam kerja. Beberapa hal yang diatur dalam PKB antara lain gaji, tunjangan, promosi, uang lebur, jam kerja, dan sebagainya.
PKB juga mengatur hak dan kewajiban BUMN sebagai pemberi kerja dan pekerjanya. Hal tersebut membuat karyawan BUMN juga dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan yang hak dan kewajibannya diatur pemerintah.
Perbedaan pegawai BUMN dan PNS
Dihimpun dari berbagai sumber, berikut beberapa perbedaan pegawai BUMN dan PNS.
1. Standing Petugas
Hubungan kerja pegawai BUMN terikat secara profesional dengan perusahaan, sedangkan PNS lebih bersifat mengabdi kepada negara.
Pegawai BUMN berstatus sebagai pegawai perusahaan yang terikat dengan kontrak kerja dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di masing-masing BUMN.
Sementara PNS merupakan pegawai sipil yang bekerja di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Standing kepegawaiannya diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah.
2. Jenjang karier
Jenjang karier bekerja di BUMN lebih dinamis dan berorientasi pada kinerja. Sementara PNS ditentukan oleh masa kerja, penilaian kinerja, dan ketersediaan formasi jabatan.
3. Sistem gaji dan tunjangan
Sistem gaji dan tunjangan pegawai BUMN lebih fleksibel dan beragam dibandingkan PNS. Umumnya, gaji pokok karyawan BUMN ditentukan berdasarkan skala jabatan dan pengalaman kerja.
Karyawan BUMN juga bisa mendapatkan tunjangan kinerja, tunjangan kesejahteraan, dan bonus tahunan yang nilainya tergantung pada kinerja perusahaan dan particular person.
Berbeda dengan pegawai BUMN, sistem gaji dan tunjangan PNS diatur langsung oleh pemerintah. Besaran gajinya didasarkan pada golongan ruang dan masa kerja.
PNS berhak mendapatkan gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Usia pensiun
Usia pensiun pegawai BUMN, mengikuti ketentuan umum ketenagakerjaan yakni 56 tahun. Sementara usia pensiun PNS umumnya adalah 58-65 tahun, sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tahun.
Demikian penjelasan untuk menjawab apakah pegawai BUMN termasuk PNS. Pada awalnya, pegawai BUMN termasuk PNS, tetapi saat ini sudah tidak sama lagi. Kini pegawai BUMN bukan termasuk PNS.
(selatan)