Cari tahu di mana ide pembentukan dan
Jakarta, CNN Indonesia –
Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 mendatang.
Badan ini digadang-gadang akan menjadi mesin penggenjot ekonomi Indonesia. Maklum, Danantara dipersiapkan untuk mengelola aset hingga US$980 miliar atau setara Rp15.949, 5 triliun (asumsi kurs Rp16.275 according to dolar AS).
“Saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya, kekuatan atau energi masa depan Indonesia,” ujar Prabowo dalam Pidato Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul Global Conference Heart (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2) lalu.
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Saat menghadiri International Govt Summit di Dubai beberapa waktu lalu, Prabowo menerangkan laba dari pengelolaan aset tersebut akan diputar untuk ditempatkan pada berbagai proyek berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan, energi, hingga industri.
“Danantara ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” kata Prabowo saat berbicara secara bold di discussion board internasional International Govt Summit yang digelar di Dubai, Kamis (13/2).
Jika berjalan optimum, pemerintah menargetkan Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Lantas dari mana ide pembentukan Danantara muncul?
Dilansir dari berbagai sumber, pembentukan Danantara tak lepas dari keinginan pemerintah mendirikan satu tremendous preserving perusahaan raksasa yang bisa menyaingi kebesaran Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia.
Pada November 2024 lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan pembentukan Danantara digagas sejak 2 tahun lalu. Ide itu bergulir berbarengan dengan usulan Kementerian BUMN untuk merevisi undang-undang perusahaan pelat merah.
Sementara, Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang mengaku sebagai salah satu inisiator Danantara mengungkapkan pembentukan badan ini untuk menarik investor asing ke dalam negeri.
“Ternyata Indonesia sampai hari ini bukanlah negara yang diminati oleh para investor asing. Hal ini terbukti dari selama Indonesia merdeka, rata-rata investasi asing di Indonesia ini tidak lebih dari US$100 (according to kapita),” ujarnya dalam diskusi Peran Danantara dalam Percepatan Pembangunan Indonesia yang ditayangkan dalam Youtube Discussion board Diskusi Denpasar 12, Rabu (5/2) lalu.
Burhanuddin menuturkan investor enggan masuk ke dalam negeri karena tidak ada kepastian. Hal ini tercermin dari aturan terkait investasi di Indonesia kerap berubah tergantung dengan pemimpinnya.
“Mungkin karena rumah kita belum ditata dengan bersih, dengan apik dan terencana dengan baik. Kita sering mengubah-ubah aturan atau karena sering banyaknya hal-hal yang tidak menyenangkan, karena mungkin ada banyak tikus di rumah itu sehingga investasi asing tidak mau, tidak banyak yang masuk ke Indonesia,” imbuhnya.
Karenanya, saat ia menjadi Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, mereka merancang Danantara. Lembaga ini akan difokuskan untuk membantu meningkatkan investasi dalam negeri melalui berbagai perusahaan negara.
“Karena itulah dipikirkan bagaimana kita mencoba menkonsolidasikan apa yang kita punya. Kita konsolidasikan, kita manfaat dan kita punya BUMN kita yang cukup besar, karena itulah, maka kemudian dipikirkan bagaimana cara untuk mengkonsolidasikan BUMN ini,” terangnya.
“Bagaimana kita memiliki-manfaat mereka supaya tumbuh dan berkembang dengan sangat sehat. Ini merupakan modal dari perjalanan bangsa kita di depan untuk mencapai Indonesia Emas,” terang Burhanuddin.
Danantara sendiri sejalan dengan keinginan Prabowo untuk menjadikan BUMN sebagai ujung tombak pembangunan seperti yang dilakukan China.
“Menurut saya, untuk hal-hal yang strategis, pemerintah harus pakai BUMN sebagai ujung tombak. BUMN sebagai implementer. Banyak negara bisa. Singapura bisa. Tiongkok dengan 150 ribu BUMN-nya bisa bisa. Kita juga harus bisa,” ujar Prabowo seperti dikutip dari buku Paradoks Indonesia 2022.
Prabowo menerangkan pengelolaan cabang produksi penting dan sumber daya alam China dilakukan oleh lebih dari 150 ribu perusahaan pelat merah, baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Sementara, Indonesia, meski Pasal 33 UUD 1045 mengamanatkan agar cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, pengelolaannya masalah diserahkan ke mekanisme pasar.
“Dengan kata lain, kita tidak secara sungguh-sungguh menjalankan Pasal 33 UUD 1945, sementara Tiongkok menjalankannya,” ujarnya.
Pada tahap awal, Danantara akan mengelola aset tujuh BUMN raksasa di berbagai sektor strategis. Di sektor perbankan, ada tiga financial institution pelat merah yakni BRI, Financial institution Mandiri, dan BNI.
Kemudian, PLN dan Pertamina di sektor energi. Lalu, Telkom di bidang telekomunikasi dan MIND ID di sektor pertambangan. Tak hanya itu, Danantara juga akan menaungi Indonesia Funding Authority (INA).
(SFR/usia)