Anggaran Badan Pangan Dipangkas 48 Persen Jadi Rp169 M
Jakarta, CNN Indonesia –
Anggaran Badan Pangan Nasional (Bajingan) pada 2025 dipangkas Rp160,9 miliar atau sekitar 48,76 persen di tengah efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan dengan pemangkasan tersebut, anggaran lembaganya turun dari Rp329,95 miliar menjadi Rp169,05 miliar.
“Pagu awal Badan Pangan Nasional Rp329,95 miliar. Kemudian menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta surat Menteri Keuangan Nomor S-75, Badan Pangan Nasional mengalami efisiensi Rp160,9 miliar atau sekitar 48,76 persen, sehingga pagu Badan Pangan Nasional menjadi Rp169,05 miliar,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR, Kamis (13/2).
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Menurut Arief, bujet yang diefisienkan terdiri dari alat tulis kantor (ATK) sejumlah Rp6,41 miliar atau 81,27 persen; kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya Rp8,58 miliar atau 48 persen; kajian, analisis, diklat, dan bimtek Rp 11,08 miliar atau 35 persen, dan honor output kegiatan jasa profesi Rp7,55 miliar atau 39,48 persen.
Selanjutnya sewa gedung, kendaraan, dan peralatan Rp500 juta atau 8,31 persen; lisensi aplikasi Rp1,48 miiar atau 76,74 persen; jasa konsultan Rp600 juta atau 100 persen; bantuan pemerintah Rp15,62 miiliar atau 64,34 persen.
Selanjutnya, pemeliharaan dan perawatan Rp340 juta atau 5 persen; perjalanan dinas Rp86 miliar atau 67,86 persen; peralatan dan mesin Rp2,9 miliar atau 78,49 persen, dan infrastruktur Rp19,8 miliar.
Kendati begitu, Bapanas tetap berkomitmen mengimplementasikan program-program andalan yang berkaitan dengan stabilisasi, kerawanan, kewaspadaan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan.
Arief mencontohkan salah satunya program stabilisasi seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), baik pelaksanaan oleh pusat maupun daerah melalui dana dekonsentrasi ke 38 provinsi, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan goal 1.000 ton, dan enumerator panel harga pangan yang didukung 1.053 orang se-Indonesia.
Ada juga bantuan pangan bencana sebanyak 26.800 paket, penyaluran beras fortifikasi 1.944 paket, dan penyusunan FSVA (Meals Safety and Vulnerability Atlas) di 38 provinsi.
Di tengah efiesiensi anggaran, Arief juga menekankan gagasan terkait urgensi peningkatan kuantitas dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dengan stok CPP yang mumpuni, katanya, program pemerintah dapat dilakukan secara masif.
“Ke depan adanya peningkatan CPP dan ini harusnya masuk ke dalam anggaran. Yang berikutnya lagi adalah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Jadi, kedua ini seperti permintaan Pimpinan Komisi IV, bahwa harusnya bisa masuk, sehingga pada periode yang akan datang, Badan Pangan Nasional bisa mengelolanya,” tuturnya.
“CPP ini memang harus bisa kita pakai untuk intervensi pemerintah. Yang pertama untuk bantuan pangan kepada yang sangat memerlukan, seperti lansia dan lain-lain, usia tidak produktif. Kemudian untuk crisis (bencana alam). Bahkan bisa juga disalurkan untuk bantuan internasional. Ini penting sekali, buat kelangsungan pangan kita ke depan,” pungkasnya.
(FBY/PTA)