Daftar 16 Okay/L Selamat dari Pemotongan Rp306 T, Ini Alasannya
Jakarta, CNN Indonesia –
Ada 16 kementerian/lembaga (Okay/L) yang selamat dari pemotongan APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Daftar ini mencuat dari foto viral di media sosial, menyusul penerbitan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
IKLAN
Gulir untuk melanjutkan konten
Cnnindonesia.com mencoba mengonfirmasi langsung kepada beberapa kementerian dan lembaga yang terdapat dalam daftar tersebut.
Setidaknya dua pimpinan di Kabinet Merah Putih lembaganya tercantum selamat dari pemangkasan anggaran yang membenarkan foto itu.
PertamaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga ini tetap berhak menerima pagu Rp354 miliar. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bersyukur pihaknya tak terdampak efisiensi.
“Bersyukur kami (PPATK) termasuk Okay/L yang tidak terkena (efisiensi anggaran),” ucap Ivan kepada Cnnindonesia.comSelasa (11/2).
Ivan bahkan membeberkan alasan mengapa PPATK selamat dari pemotongan besar-besaran. Menurutnya, ini sejalan dengan harapan Presiden Prabowo terkait keseriusan dalam upaya penegakan hukum.
Secara khusus proses hukum yang berkaitan dengan menjaga semua potensi penerimaan negara, sumber daya alam, dan kekayaan negara. Sang Kepala Negara diklaim berharap agar sumber itu sebesar-besarnya digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Selain itu, kita baru saja menjadi anggota tetap dari Monetary Motion Activity Drive (FATF) pada Oktober 2023 lalu yang telah diperjuangkan lebih dari 10 tahun. Ini sebagai bukti tingginya integritas sistem keuangan Indonesia di mata dunia internasional,” tegasnya.
“Kontribusi nyata PPATK terkait dengan menambah penerimaan negara dalam beberapa tahun ini cukup signifikan, khususnya dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan potensi penerimaan serta penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana,” pamer Ivan.
KeduaBadan Gizi Nasional yang tetap berhak mengantongi Rp71 triliun. Anggaran itu digunakan untuk menjalankan program prioritas Prabowo, yakni makan bergizi free of charge.
Badan Gizi bahkan butuh tambahan anggaran Rp100 triliun di tahun ini agar penerima manfaatnya bisa tembus 82,9 juta anak, sesuai goal Prabowo. Kebutuhan dana segar itu yang disebut-sebut bakal dipenuhi dari langkah efisiensi Rp306 triliun.
“InsyaAllah (anggaran Badan Gizi Nasional) aman karena kami sedang intens mengejar percepatan,” kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat dikonfirmasi by the use of pesan WhatsApp.
Dadan menegaskan ada tiga arahan khusus dari Prabowo untuk memaksimalkan APBN. Pertamabagaimana anggaran tersebut bisa menciptakan lapangan kerja.
Keduameningkatkan produktivitas. Serta yang ketiga adalah bagaimana gelontoran uang itu bisa turut meningkatkan inovasi.
“Ketiga pijakan arahan itu akan bisa terpenuhi oleh BGN. BGN ditugaskan oleh Presiden (Prabowo) untuk mempercepat pencapaian program supaya 82,9 juta (anak) sudah menerima manfaat pada akhir 2025,” tutupnya.
Angka-angka yang beredar di media sosial itu terbukti benar. Seperti Kementerian PU yang terkena pemotongan Rp81 triliun. Anehnya, tak ada pihak yang mau mengaku siapa pembuat angka-angka ‘gaib’ tersebut.
Jika benar ada salah satu pihak di inner pemerintah yang mematok besaran pemotongan secara sepihak, ini melanggar Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Prabowo. Pasalnya, aturan ini merinci masing-masing Okay/L adalah pihak yang berhak menentukan usul efisiensi tersebut.
“Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada mitra komisi Dewan Perwakilan rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan,” ucap Prabowo dalam salah satu diktum pada beleid tersebut.
Jika sudah mendapat persetujuan DPR RI, Prabowo memerintahkan para anak buahnya melapor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani paling lambat 14 Februari 2025. Lalu, sang Bendahara Negara baru bakal memblokir pos anggaran yang dihemat Okay/L.
Berikut daftar 16 Okay/L selamat dari pemotongan anggaran 2025:
1.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6,1 triliun
2.Mahkamah Agung (MA): Rp12,6 triliun
3.Kejaksaan Agung (Kejagung): Rp24,2 triliun
4.Kementerian Pertahanan: Rp166,2 triliun
5.Polri: Rp126,6 triliun
6.Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp2,4 triliun
7.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp2,4 triliun
8.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp969 miliar
9.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp6,6 triliun
10.Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7 triliun
11.Mahkamah Konstitusi (MK): Rp611 miliar
12.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp354 miliar
13.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp1,2 triliun
14.Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun
15.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp268 miliar
16.Kementerian Ekonomi Kreatif: Rp279 miliar
Meski benar, Kementerian Keuangan membantah information itu buatan mereka.
“Semua masih dalam proses pembahasan identifikasi rencana efisiensi. Kalau tabel itu (rincian efisiensi anggaran in step with Okay/L) kita tidak tahu dari mana,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Jumat (7/2).
(SKT/AGT)