LMAN Kucurkan Rp2,85 T Demi Proyek IKN, Bakal Ditambah Prabowo?
Jakarta, CNN Indonesia —
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menggelontorkan Rp2,85 triliun untuk pembebasan lahan sederet proyek di IKN Nusantara.
Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menyebut salah satu fungsi mereka sebagai satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan adalah mendanai proyek strategis nasional (PSN). Khusus di IKN, dana sebanyak itu sudah dikucurkan sejak 2023 lalu.
“Dari sektor IKN, kita tahun ini (2024) saja sudah menyalurkan atau merealisasikan Rp1,43 triliun,” ucapnya dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Senin (7/10).
“IKN itu baru kita lakukan pendanaan lahan pertengahan tahun lalu (2023). Kalau ditotal sampai dengan saat ini (sampai 4 Oktober 2024) sudah Rp2,85 triliun,” jelas Basuki.
Pria yang akrab disapa ‘Pak Bas’ itu mengatakan gelontoran dana untuk pembebasan lahan di IKN menjadi salah satu yang terbesar. Ini menempati urutan ketiga di 2024, setelah sektor jalan tol dan bendungan.
Sementara itu, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto merinci uang tersebut mengalir ke sejumlah proyek prioritas Presiden Jokowi. Ia menegaskan pendanaan lahan tidak hanya untuk pengerjaan jalan tol.
Ia mencontohkan kucuran Rp818 miliar untuk Jalan Tol Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau, sebanyak Rp250 miliar bagi Bendungan Sepaku Semoi, dan Rp181 miliar untuk Jalan Tol Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung. Rustanto menyebut ketiganya masuk ke dalam lima besar realisasi pendanaan PSN non-jalan tol.
Terkait best up anggaran untuk pembebasan lahan PSN, termasuk IKN, Rustanto menyebut ini tergantung kebutuhan di lapangan. Pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) terlebih dahulu.
KPPIP kemudian bakal mengecek ke jajaran Kementerian PUPR, seperti Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, maupun Ditjen SDA. Jika dibutuhkan, LMAN akan menambah gelontoran uang tersebut.
“Best up (untuk pembebasan lahan PSN) baru sekali di 2024. Itu pun rencananya ada dua (best up), cuma baru disetujui satu karena memang keterbatasan fiskal kita. Mungkin untuk prioritas pemerintah, kita kan masa transisi,” jelasnya selepas acara.
“Kita belum tahu apakah dari presiden baru (Prabowo Subianto) nanti akan seperti apa. Sehingga sampai dengan sekarang ini baru direalisasikan best up pertama itu sekitar Rp7,5 triliun (untuk seluruh PSN),” tutup Rustanto.
(skt/sfr)