Hashim Ungkap Prabowo Kantongi Nama Menteri Penerimaan Negara

Jakarta, CNN Indonesia —

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkap Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya.

Dia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.

“Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.

Hashim mengatakan Prabowo bersama Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka memiliki goal besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ia menjelaskan goal tersebut tak serta merta diterapkan. Merujuk information Financial institution dunia, disebutkan bahwa potensi penerimaan negara Indonesia bisa mencapai goal tanpa harus menaikkan tarif perpajakan.

Salah satu upaya untuk mencapai hal itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak (WP). Dengan demikian, tak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan knowledge generation (IT). Dia optimistis Indonesia dapat melampaui rasio penerimaan perpajakan Kamboja yang sudah sebesar 18 persen dan bahkan Vietnam mencapai 23 persen dari PDB-nya.

“It is the subject of time and can. Cara-caranya ada pakai AI, pakai IT dan kita akan capai 23 persen, kita akan tunjukkan kepada Anda, Financial institution Dunia siap sedia bantu kita capai 18 persen, capai 23 persen kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak,” kata Hashim.

Dewan Penasihat Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah sebelumnya mengungkapkan bakal ada menteri penerimaan negara di pemerintahan mendatang.

Mantan Gubernur Financial institution Indonesia itu menyebut Prabowo akan menambah jumlah kementerian, salah satunya Kementerian Penerimaan Negara.

Menurutnya, hal itu akan masuk dalam perombakan Kementerian Keuangan. Nantinya, kementerian anyar itu akan menjadi gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

“Insyaallah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan,” ujarnya dalam UOB Financial Outlook 2025, Rabu (25/9) lalu.

Prabowo memang pernah berjanji memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jika menang di Pilpres 2024.

Janji ini tertuang dalam ‘8 Program Hasil Terbaik Cepat’ yang akan jadi fokus Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Nantinya, pemisahan itu akan berujung pada Badan Penerimaan Negara (BPN) yang berada langsung di bawah presiden. Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ia menyebut kehadiran BPN ditargetkan bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

“Kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari paslon 2 akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh presiden,” ujar Gibran dalam debat pertama cawapres di JCC Senayan, Jakarta Selatan, pada Desember 2023 silam.

“Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa menjadi lebih luwes,” imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)