Cerita Menpan ‘Paksa’ Menhub Pangkas 386 Aplikasi Agar Tukin Naik
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas bercerita pernah 'memaksa' Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memangkas aplikasi di Kemenhub agar tunjangan kinerjanya naik.
Anas menegaskan jumlah aplikasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Ini juga disorot oleh presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.
Semakin sedikit aplikasi kementerian/lembaga (Ok/L), nilai Reformasi Birokrasi (RB)-nya bakal lebih bagus. Nilai RB yang tinggi menjadi jalan untuk menaikkan tunjangan kinerja.
“Beberapa waktu yang lalu Pak Menhub (Budi Karya Sumadi) menemui kami terus agar tukin-nya (Kementerian Perhubungan) naik 100 persen,” ungkap Anas dalam SAKIP Award 2024, dikutip dari YouTube Kemenpan RB, Rabu (2/10).
“Saya sampaikan dari beberapa nilai, aplikasinya (Kemenhub) masih terlalu banyak. Kalau aplikasinya dikurangi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), tukinnya bisa naik 100 persen. Alhamdulillah dari kurang lebih 386 aplikasi, sekarang tinggal 9 aplikasi,” sambungnya.
Menpan RB Anas juga sempat berkunjung ke Kantor Kemenhub pada 30 September 2024 lalu. Ia mengapresiasi bagaimana kementerian pimpinan Budi Karya Sumadi itu menyederhanakan layanan elektronik mereka.
Ia mengatakan langkah Kemenhub sejalan dengan upaya pemerintah melakukan interoperabilitas berbagai aplikasi. Tujuannya, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan birokrasi.
Anas lantas mendorong Kemenhub bisa segera berkontribusi dalam memajukan GovTech Indonesia. Ini bisa ditempuh dengan integrasi layanan yang telah disiapkan INA DIGITAL dalam INApas, INAku, dan INAgov.
Indeks nilai RB Kementerian Perhubungan masuk dalam kategori A atau memuaskan pada 2023 lalu. Sedangkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun yang sama adalah BB alias sangat baik.
(skt/agt)