Strategi Kemenkeu Bayar Utang Jatuh Pace Rp800 T di Awal Prabowo

Serang, CNN Indonesia —

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan cara membayar utang jatuh tempo di awal pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Diketahui utang jatuh pace pemerintah pusat mencapai Rp800 triliun pada tahun depan atau tahun pertama pemerintahan Prabowo.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir mengatakan setiap utang jatuh pace harus dibayar. Karena itu, pemerintah tidak akan menegosiasi untuk mencicil utang itu.

Cara yang dilakukan pemerintah untuk membayar utang tersebut adalah dengan pembiayaan kembali. Pembiayaan kembali adalah metode pembayaran utang dengan cara mengajukan pinjaman baru dengan bunga yang lebih kecil.

“Kita masih punya kemampuan untuk membayar defisit (APBN) plus utang jatuh pace dengan prinsip pembiayaan kembali,” katanya dalam media collecting Kemenkeu di Serang, Banten, Jumat (27/9).

Skema pembiayaan kembalisambung Riko, dilakukan dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Untuk mau berinvestasi kembali, maka investor akan melihat peringkat kredit Indonesia.

“SBN ada pemegangnya. Nah ketika jatuh pace pemegang SBN jatuh pace dia akan beli membeli SBN tersebut, pembiayaan kembali konsep gitu, karena dia butuh instrumen buat investasinya. Apa yang dilihat dia? Bagaimana credit standing negara tersebut. Jadi dia akan pembiayaan kembali SBN dia yang jatuh pace sepanjang dia tahu bahwa negara yang dia investasikan kredibel,” imbuhnya.

Agar investor percaya, maka fondasi perekonomian Indonesia katanya harus dijaga tetap kuat. Selain itu, pemerintah juga sering memberikan penjelasan terkait perekonomian Indonesia kepada investor-investor besar yang memiliki obligasi world atau world bond.

“Dan mereka apresiasi akan hal tersebut dan mereka akan tetap menginvestasikan kekayaan mereka di bond di Indonesia,” katanya.

Utang jatuh pace pemerintah pusat mencapai Rp800 triliun pada tahun depan atau tahun pertama pemerintahan Prabowo. Jumlah ini terdiri terdiri dari Rp705,5 triliun Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp94,83 triliun pinjaman.

Artinya, pada awal tahun pemerintahannya, presiden terpilih Prabowo Subianto harus membayar utang yang sangat tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan utang jatuh pace itu tidak masalah selama persepsi APBN, kondisi ekonomi, dan keadaan politik Indonesia tetap terjaga.

“Itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi, dan tentu politik tetap sama,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI, Kamis (6/6).

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)