China Ancam Sanksi Pemilik Calvin Klein atas Boikot Kapas Xinjiang
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Cina mengancam akan memberikan sanksi terhadap PVH Corp yang merupakan pemilik merek terkenal Calvin Klein dan Tommy Hilfiger.
Sanksi itu terkait penolakan perusahaan fesyen asal Amerika Serikat (AS) itu untuk menggunakan kapas yang bersumber dari Xinjiang.
Ancaman ini diungkapkan oleh Kementerian Perdagangan China pada Selasa (24/9) yang menyebut PVH berpotensi dimasukkan dalam “daftar entitas yang kurang diminati.”
Jika PVH dimasukkan dalam daftar entitas yang kurang diminati, perusahaan tersebut akan dilarang melakukan impor, ekspor, dan investasi di China.
PVH dituding melanggar “prinsip transaksi pasar commonplace” karena memboikot kapas dari Xinjiang, sebuah wilayah di barat China yang menjadi pusat kontroversi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim Uighur.
“Kami sedang menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan PVH terkait keputusan mereka untuk tidak menggunakan kapas dari Xinjiang,” ungkap juru bicara Kementerian Perdagangan China dalam pernyataan resmi yang dikutip CNNRabu (25/9).
Dalam responsnya, PVH menyatakan pihaknya selalu mematuhi hukum yang berlaku di semua negara tempat mereka beroperasi, termasuk China.
“Kami mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di setiap wilayah operasional kami. Saat ini kami sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan China dan akan merespons sesuai dengan regulasi yang berlaku,” demikian pernyataan resmi PVH.
Mengacu pada kebijakan rantai pasokan PVH, perusahaan melarang pemasok langsung maupun tidak langsung untuk mengambil kapas dari Xinjiang.
Kebijakan ini juga sejalan dengan larangan pemerintah AS yang berlaku sejak Juni 2022, yang melarang impor barang-barang yang diproduksi di Xinjiang sebagai bagian dari upaya mengatasi praktik kerja paksa di wilayah tersebut.
Ancaman sanksi ini merupakan tantangan serius bagi PVH, mengingat China adalah salah satu pasar utama mereka. Berdasarkan laporan tahun 2023, perusahaan menyatakan bahwa “China adalah mesin pertumbuhan penting” dengan pertumbuhan lebih dari 20 persen dalam mata uang lokal pada tahun tersebut.
Perusahaan juga menyebutkan bahwa mereka fokus meningkatkan kesadaran merek, terutama di pasar China, di mana baik Calvin Klein maupun Tommy Hilfiger dinilai masih belum sepenuhnya menjangkau pasar secara optimum.
Meski demikian, PVH bukan satu-satunya perusahaan type Barat yang menghadapi tekanan di China terkait kapas Xinjiang.
Pada tahun 2021, perusahaan multinasional asal Swedia, H&M, ditarik dari toko-toko e-commerce utama China dan diblokir oleh beberapa aplikasi navigasi, ulasan, dan pemeringkatan. Namun, penolakan tersebut berakhir sekitar setahun kemudian dan produknya kembali tersedia secara on-line.
Wilayah Xinjiang telah menjadi sorotan dunia internasional akibat laporan yang menyebut adanya penahanan massal hingga dua juta orang Uighur dan kelompok etnis muslim lainnya di kamp-kamp yang didirikan sejak 2017.
Pemerintah China membantah tuduhan itu dengan mengklaim bahwa kamp-kamp tersebut adalah “pusat pelatihan kejuruan” yang bertujuan untuk mengurangi ekstremisme. Namun, banyak negara, termasuk Amerika Serikat, telah menerapkan sanksi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang.
(lau/sfr)